Secara keseluruhan, pelaksanaan pembangunan Bandara Kualanamu sudah mencapai 75 persen. Bahkan, pembangunan sektor privat dan sektor publik bandara yang diperkirakan akan menjadi yang termegah di Pulau Sumatera ini sudah 99 persen atau tinggal finishing (penyelesaian akhir). Sektor privat adalah terminal penumpang, gedung kargo, jalan ke lokasi bandara, penampungan BBM, jalan dan parkir kendaraan.
Sedang sektor publik merupakan sistem navigasi udara, runway, apron, taxiway dan lain-lain."Untuk sektor publik dan sektor privat ada yang telah mencapai 99 persen atau tinggal finishing. Bahkan perkiraan akan selesai Juli 2011 mendatang. Finishingnya tinggal menunggu penyelesaian pembangunan utamanya," kata Humas Angkasa Pura (AP) II Wisnu, Jumat (1/4).
Ketika Sumut Pos mendatangi lokasi pembangunan Bandara Kualanamu, pintu gerbang utama, dua jalur jalan utama menuju terminal terlihat sudah selesai dikerjakan.
Drainase utama Bandara Kualanamu telah selesai dikerjakan pada Febuari silam dan telah digunakan mengaliri air. Untuk mempertahankan kondisinya agar tetap berfungsi, pihak kontraktor melakukan perawatan dengan cara mengeruk sendimen di bagian dasar.
Dikatakan, lapangan parkir bandara seluas 50.820 meter persegi nantinya kan mampu menampung sekitar 407 unit taxi, 55 unit bus, dan 908 kendaran roda empat, telah selesai dikerjakan. Sekitar pingiran tempat parkir kini ditanami tanaman rumput serta sejumlah tanaman bunga.
Sarana penunjang listrik juga telah selesai dikerjakan. Bahkan sejumlah peralatan listrik berupa trafo telah standby. Fasilitas penunjang terminal penumpang berupa hydran dan alat keamanan lainnya, juga telah terpasang.
Sarana gedung keamanan telah berdiri dan selesai dikerjakan. Bahkan pihak AP II akan mengisi sarana mobiler dalam waktu dekat.
Namun demikian, pembangunan Bandara Kualanamu di Deli Serdang masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, persoalan penyelesaian runway bandara sepanjang 3.75 kilometer dengan biaya Rp4,08 miliar yang rencana pengerjaannya oleh PT Waskita Karya selama 18 bulan terhitung Januari 2011 lalu.
Kemudian persoalan akses jalan tembus, baik jalan bebas hambatan (tol) atau jalan bukan tol. Ketiga adalah kendala pembebasan lahan, dimana di area bandara tersebut masih terdapat sebanyak 34 Kepala Keluarga (KK) yang menikmati hasil kebun kelapa sawit di sekitar lahan bandara. Yang terakhir adalah kelengkapan sarana dan prasarana seperti pengadaan arus listrik. Kebutuhan arus listrik untuk bandara sebesar 20 megawatt namun yang tersedia masih 5 megawatt. Selain itu, sarana dan prasarana air serta telekomunikasi juga belum selesai pengadaannya.
"Empat kendala ini merupakan hasil komunikasi antara saya dengan pihak Angkasa Pura (AP) II beberapa waktu lalu. Kita mendorong agar pembangunan bandara ini bias secepatnya selasai, karena pada prinsipnya DPRD Sumut memiliki political will dan legal standing dalam pengawasan itu. Karena, dengan selesainya pembangunan bandara, akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut ini," kata Chaidir Ritonga, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Legislatif dan Lembaga Politik DPD Golkar Sumut kepada Sumut Pos, kemarin (3/4).
Terkait pembebasan lahan, Chaidir menjelaskan, harus ada solusi segera bagi sekitar 34 KK yang masih bermukim di area bandara. Namun, untuk keberadaan kebun sawit, menurutnya harus tetap dipertahankan untuk mendukung keasrian bandara. "Kebun sawit itu membuat area bandara menjadi lebih ramah lingkungan dan menjadi ciri khas Sumut sendir," ungkapnya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Jhon Tahbu Ritonga menuturkan, rencana penyelesaian Bandara Kuala Namu memang sudah berlarut-larut. Karena dari sepengetahuannya, rencana semual bandara tersebut diprediksi selasai Tahun 2010 lalu, kemudian molor lagi menjadi Tahun 2011. Nah saat ini, katanya lagi akan selesai Tahun 2012 mendatang.
"Saya tidak yakin, 2012 nanti bandara itu siap. Karena Sumatera Utara sudah tidak memiliki dinamika penuntasan Bandara Kualanamu. Dan patut dicamkan juga, Sumut tidak mampu berbuat banyak karena proyek ini adalah proyek dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Jhon Tahbu juga menyoroti anggota dewan Sumut yang juga tidak bergairah dalam upaya mendorong pemerintah pusat melakukan percepatan penyelesaian bandara internasional itu.
"Gatot sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu pernah menyatakan, akan melakukan penyelesaian infrastruktur. Ini harus benar-benar dibuktikan. Salah satunya, pembebasan lahan Medan-Kualanamu, Kualanamu-Tebing Tinggi (untuk pembangunan tol Medan-Tebing Tinggi)," katanya.
Jhon Tahbu juga menyoroti pertikaian antara Gatot dengan fraksi-fraksi di DPRD Sumut. Pertikaian ini berdampak semakin lamanya penyelesaian pembangunan bandara itu. Seharusnya, baik Gatot maupun fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumut bersinergi. "Percepatan pembangunan akses Kualanamu dan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi merupakan uji kapasitas bagi Gatot. Dulu Wagusbsu Rudolf Pardede menjadi Gubsu, mampu melakukan percepatan pembangunan Bandara Kualanamu. Sehingga Wapres kala itu menjanjikan bandara tersebut selesai 2010. Dan menjadi bukti kinerja Rudolf sebagai calon DPD RI dalam Pemilu 2009 dan meraih suara terbanyak. Jadi, Gatot harus mampu meyakinkan para stakeholder di pemerintah pusat dalam percepatan penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu," ungkapnya.
(Harian Sumut Pos)
