Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyatakan semua unsur pimpinan KPK sepakat menetapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Menurut dia tidak ada pimpinan KPK yang tidak ingin Anas menjadi tersangka.
"Tidak benar ada dua (pimpinan) yang mbalelo (atau) tidak setuju, itu tidak benar. Itu sifatnya isu atau hoax," kata Johan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013). Pernyataan Johan ini sekaligus membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang dilontarkan seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (21/2/2013) malam.
Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus simulator SIM tersebut, Nazaruddin mengatakan ada dua pimpinan KPK yang 'galau' dalam penetapan Anas sebagai tersangka. Kegalauan itu, ujar dia, terjadi karena ada kepentingan yang memboncengi kedua pimpinan itu.
Johan memastikan lima pimpinan KPK bersepakat dalam penetapan status Anas, sekalipun surat perintah penyidikan (sprindik) hanya ditandantangani Bambang Widjojanto. "Draf diparaf Adnan, Zulkarnain, Pak BW (Bambang Widjojanto), Pak Busyro (Muqoddas), Pak Abraham," tegas dia.
Sprindik hanya ditandatangani satu pimpinan, menurut Johan adalah hal yang wajar. "Semua pimpinan bisa menandatangani sprindik. Tidak semua sprindik ditandatangani Pak Abraham," tambah dia. Penetapan Anas sebagai tersangka, tegas Johan, juga bukan pesanan pihak tertentu ataupun atas intervensi kepentingan politik.
KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait kewenangannya sebagai anggota DPR. Penerimaan hadiah itu, tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, melainkan juga terkait proyek-proyek lain yang belum dapat dirinci oleh Johan saat ini.
Proses penetapan Anas sebagai tersangka ini sempat diwarnai insiden bocornya draf sprindik Anas. Berdasarkan hasil investigasi tim internal KPK, dokumen draf sprindik yang beredar melalui media itu merupakan dokumen asli. Kini, KPK membentuk Komite Etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran etika yang dilakukan unsur pimpinan terkait bocornya draf sprindik ini.
Sumber: kompas.com
