Harry Redknapp (REUTERS/Luke MacGregor )

VIVAnews – Pelatih Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, menerima peringatan resmi dari polisi Inggris, karena kedapatan mengemudi mobil tanpa sabuk pengaman.

Pelatih kawakan asal Inggris ini diketahui tengah berbicara kepada media dari dalam Range Rover miliknya, di luar rumahnya di Sandbanks, Dorset, Inggris, 9 Februari lalu. Saat itu, pria berusia 64 tahun ini melaju tanpa mengenakan sabuk pengaman.

Pria yang juga pernah mengarsiteki Southampton dan Portsmouth itu memang tengah dicari-cari oleh media di Inggris, setelah ia menjadi calon favorit untuk menggantikan Fabio Capello sebagai manajer Inggris.

Dilaporkan harian Daily Mail, Selasa 21 Februari 2012, beberapa warga Dorset yang ada di lokasi mengeluh kepada kepolisian setempat karena Redknapp tidak menggunakan sabuk pengaman.

Seorang juru bicara kepolisian setempat, mengatakan surat peringatan telah dikirim kepada Harry Redknapp. “Pelanggaran ini dapat didenda di tempat sebesar 60 pound sterling atau sekitar Rp858.000″.

Peritiswa itu terjadi hanya sehari setelah Redknapp dibebaskan dari tuduhan penggelapan pajak. Dia telah kembali ke rumahnya di Dorset untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Ferrari FF terbakar di China (Autoevolution)

VIVAnews – Salah satu produk terbaik Ferrari yaitu, Ferrari FF terbakar secara tiba-tiba saat tengah dikemudikan di kawasan Shi Bo Avenue di Shanghai, China.

Dilaporkan Autoevolution, Selasa 21 Februari 2012, terlihat kepulan asap dan kobaran api keluar dari kolong mobil eksotis berpenggerak all-wheel drive ini.

Pemilik Ferrari FF yang tidak disebutkan namanya langsung berusaha menyelamatkan dirinya, dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Hingga akhirnya petugas berhasil menjinakkan si jago merah, meski hampir seluruh bodi mobil yang China diharga 5,3 juta Yuan atau sekitar Rp7,5 miliar, sudah hangus terbakar.

Dugaan sementara, penyebab kebakaran karena mobil tersebut melaju terlalu lambat dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan panas berlebih di bagian pipa knalpot, dan memicu terjadinya kebakaran.

Insiden terbakarnya Ferrari ini masuk kedalam daftar rentetan recall dari 1.248 unit Ferrari 458 Italia, di mana 10 di antaranya secara spontan terbakar dalam waktu tiga bulan sejak 2010 lalu. (eh)

Renault Twizy (Inautonews.com)

VIVAnews – Tingginya tingkat kemacetan di kota-kota besar seperti Paris, memaksa produsen mobil di dunia untuk menciptakan kendaraan kecil, yang dinilai mampu menerobos kemacetan.

Tak mau ketinggalan, produsen mobil asal Prancis, Renault, ikut ambil bagian dengan meluncurkan mobil mungil bertenaga listrik yang dijuluki Twizy di Perancis.

Dilansir Inautonews, Selasa, 21 Februari 2012, mobil listrik berdesain unik ini dilego dengan harga 6.990 euro atau Rp83 juta. Mobil yang hanya bisa menampung satu penumpang ini akan bergabung dengan line-up ZE, yang merupakan keluarga kendaraan listrik Renault.

Renault Twizy memiliki bobot 450 kg, dengan dimensi panjang 2,32 meter, lebar 1,19 meter, dan tinggi 1,46 meter. Mobil yang dibekali baterai lithium-ion 7 kW ini dilengkapi dengan gigi transmisi tunggal.

Twizy mampu berlari hingga kecepatan 80 km/jam, dengan tenaga sebesar 17 hp. Uniknya, Renault Twizy tersedia untuk anak usia 16 tahun dengan tenaga 5 hp dan torsi 33 Nm. Tapi, untuk mendapatkan kendaraan ini harus mendapatkan sertifikat Road Safety terlebih dulu. Saat ini Renault Twizy dirakit di Valladolid, Spanyol. (hp).

Replika Lamborghini Revanton (Automotto.com)

VIVAnews – Bagi pecinta supercar Lamborghini yang miliki budget minim, boleh jadi ini sebuah solusi jitu untuk bisa mendapatkan edisi terbatas Lamborghini dengan harga terjangkau.

Dilaporkan Autoevolution dan Automotto, Selasa 21 Februari 2012, Lamborghini Revanton yang merupakan seri termahal produsen asal Italia itu kini hanya dibanderol dengan harga 35.000 euro atau sekitar Rp418 jutaan.

Supercar yang memiliki julukan Banteng Tempur ini mendadak menjadi ‘murah’, lantaran yang ditawarkan adalah sebuah replika Lamborghini Revanton.

Memang desain ekseterior dan interior tidak ada yang membedakan Revanton palsu ini dengan Revanton yang asli. Hanya saja yang membedakan adalah dapur pacunya.

Lamborghini Revanton ‘gadungan’ ini dibekali dengan mesin empat silinder 2.0 liter, yang mampu menyeburkan tenaga hingga 272 tenaga kuda.

Sedangkan Lamborghini Revanton versi aslinya diperkuat dengan mesin kapasitas 6.5 Liter, 12 silinder dalam konfigurasi V (V12), yang bisa dibesut sampai 8.000 putaran mesin per menit (rpm).

Adapun tenaga maksimum mesin mencapai 640 PK.Tenaga torsi besar maksimum 660 Nm dihasilkan pada putaran mesin berapa pun. Banteng tempur ini dapat melaju dari 0-100 km/jam dalam waktu 3,4 detik. Sedangkan kecepatan puncaknya mencapai 340 km/jam.

Lamborghini Revanton yang hanya diproduksi 20 unit ini dilepas dengan harga US$1,8 juta atau sekitar Rp16,2 miliar. Jelas, perbedaan dari segi mesin dan harga sangat cukup jauh. (sj)

New Audi Q3 (VIVAnews/Randi Aditya)

VIVAnews – PT. Garuda Mataram Motor (GMM), selaku agen tunggal pemegang merek Audi di Indonesia, siap meluncurkan model Sport Utility Vehicle (SUV) terbarunya di tahun ini.

Kehadiran New Audi Q3 diharapkan akan menjadi penantang baru di segmen mobil SUV premium. New Audi Q3 diklaim sebagai mobil dengan desain paling sporty dan progresif di kelasnya.

Konstruksi bodinya menggunakan alumunium ringan pada tailgate dan kap mobil. Selain kuat dari segi performa, New Audi Q3 juga memiliki efisien bahan bakar.

Di balik interiornya, Audi Q3 telah disematkan beberapa piranti mewah seperti pengendalian suhu yang mengaplikasi automatic comfort air conditioning, pengendalian elektronik tempat duduk depan dengan 8 posisi dan Audio sistem menggunakan 10 speaker bertenaga 180 watts dengan 6 channel amplifier.

Sedangkan dapur pacunya dilengkapi mesin 4-silinder segaris, berkapasitas 2.0 liter bensin, mampu menyemburkan tenaga sebesar 211 hp pada 5.000 – 6.200 rpm dengan torsi puncak 300 Nm pada 1.800 – 4.900 rpm. Membuat mobil ini mampu melesat dari diam ke 100 km/jam dalam 6,9 detik.

Mesin tersebut dikawinkan dengan teknologi transmisi tujuh percepatan otomatis S-Tronic terbaru. Mesin dan transmisi dioperasikan dan dihubungkan oleh sistem pengaturan elektronik untuk menghasilkan performa yang optimal dan ekonomis dengan emisi gas buang rendah dengan standar EURO II.

Namun New Audi Q3 masih dalam tahap pengenalan karena posisi pengemudi masih di sebelah kiri, “Untuk Audi Q3 saat ini masih dalam tahap pengenalan di tahun 2012,” ujar Wanny Bhakti, Head of Marketing and Public Relation PT GMM, Selasa 21 Februari 2012.

New Audi Q3 rencananya akan diluncurkan pada April akhir tahun ini, dengan banderol sekitar Rp750 – 790 juta.

“Untuk Q3 akan diluncurkan pada April akhir, sementara Audi A5 lebih cepat dari Indonesia International Motor Show (IIMS) 2012, dan Audi A6 akan diperkenalkan setelahnya,” kata Wanny menambahkan. (adi)

Logo BMW (business.rediff.com)

VIVAnews – Mobil buatan Jerman dinilai memiliki bentuk serta desain yang lebih kuat dibandingkan rival kuatnya, Jepang.

Bahkan, dalam tiga tahun terakhir ini mobil milik produsen Jerman seperti Volkswagen dan BMW mendominasi di jalanan beberapa negara Eropa, seperti Inggris.

Berdasarkan analisis dari majalah What Car? dikutip hari Daily Mail, Senin 20 Februari 2012, produsen Jepang memang telah lama melatih para engineering untuk membuat desain mobil yang elegan, dengan harga jual yang terjangkau.

Tapi banyak dari konsumen kini lebih cermat dengan tidak terpatok pada harga mobil yang murah. Ketika membeli kendaraan, mereka lebih memprioritas mobil yang memiliki nilai ekonomis.

Kriteria ekonomis yang dimaksud adalah mobil itu memiliki harga jual kembali yang cukup tinggi ketika setelah tiga tahun pemakaian. Kemudian minim biaya operasional, seperti pajak, suku cadang, servis, asuransi dan bahan bakar.

Dari sepuluh kategori mobil ekonomis versi majalah What Car?, tujuh di antara adalah mobil buatan VolksWagen dan BMW. Berikut 10 daftar mobil paling ekonomis di awal tahun 2012:

1. Hyundai i10 1.2 Classic
Mobil dengan kategori city car ini dibekali mesin 1.2-liter.  Hyundai i10 1.2 Classic perkiraan memiliki harga 6.995 pound sterling atau sekitar Rp100 juta. Sedangkan biaya operasional selama tiga tahun sebesar 8.126 pound sterling atau sekitar Rp116 juta.

2. Ford Fiesta 1.25i Edge
Mobil dengan kategori Supermini ini memiliki perkiraan harga 9.354 pound sterling atau sekitar Rp134 juta, dan biaya operasional selama tiga tahun 11.125 pound sterling atau sekitar Rp160 juta.

3. Skoda Octavia 1.4S
Small family pabrikan Ceko ini merupakan anak perusahaan dari Grup Volkswagen.  Mobil ini memiliki perkiraan harga 11.222 pound sterling atau sekitar Rp161 juta. Adapun untuk biaya operasional selama tiga tahun sebesar 13.428 pound sterling atau sekitar Rp192 juta.

4. VW Passat 1.6 TDI 105 S
Mobil keluarga ini memiliki perkiraan harga 18.506 pound sterling atau sekitar Rp265 juta. Sedangkan biaya operasional pemakaian tiga tahun sebesar 15.962 pound sterling atau sekitar Rp229 juta.

5. BMW Seri 5 520d SE
Mobil Jerman ini memiliki perkiraan harga 27.954 pound sterling atau sekitar Rp401 juta, dan biaya operasional selama tiga tahun sekitar 21.268 pound sterling atau sekitar Rp305 juta.

6. VW Golf 1.6 TDI 90S
Varian hatchback ini memiliki perkiraan harga 17.324 pound sterling atau sekitar Rp248juta. Biaya operasional pemakaian selama tiga tahun sebesar 14.228 pound sterling atau sekitar Rp204 juta.

7. Renault Grand Scenic
Mobil asal Prancis sekelas Multi Purpose Vehicle (MPV) ini, memiliki perkiraan harga 16.646 pound sterling atau sekitar Rp239 juta. Renault Grand Scenic memiliki biaya operasional selama 3 tahun sebesar 15.857 pound sterling atau sekitar Rp227 juta.

8. BMW X3 2.0d SE
Mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) dibanderol dengan harga 30.917 pound sterling atau sekitar Rp443 juta, dan biaya operasional setelah 3 tahun sebesar 20.256 pound sterling atau sekitar Rp290 juta.

9. VW Scirocco 1.4 TSI 122
Mobil dua pintu (coupe) ini memiliki perkiraan harga 18.740 pound sterling atau sekitar Rp268 juta, dan biaya operasional setelah 3 tahun sebesar 15.763 pound sterling atau sekitar Rp226 juta.

10. Mini One Convertible 1.6
Convertible dari grup BMW ini memiliki perkiraan harga 15.062 pound sterling atau sekitar Rp216 juta, dan biaya operasional setelah 3 tahun sebesar 13.409 pound sterling atau sekitar Rp192 juta.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung (Antara/ Puspa Perwitasari)

VIVAnews - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menyatakan bahwa kemampuan PPATK menemukan transaksi dana rekening menteri yang mencurigakan merupakan hal yang wajar.

“Kalau menyangkut PPATK, salah satu faktor kenapa undang-undangnya dan lembaganya ini dibuat, kan adalah untuk menelusuri hal yang selama ini tertutup,” ujar Pram di DPR RI, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.

Menurut Pram, tidak mungkin aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK melakukan penelusuran seperti PPATK tersebut karena tidak diberikan kewenangan untuk itu.

Oleh karena itu, menurut Pram, PPATK boleh menelusuri siapapun dan yang bersangkutan juga harus siap dengan penelusuran tersebut.

“Tugas utama PPATK adalah menelusuri itu, maka tidak boleh ada diskriminasi terhadap hal itu. Kalau memang katakanlah ada menteri bahkan pimpinan DPR termasuk saya pribadi pun kalau mau ditelusuri ya monggo-monggo saja. Kami juga harus siap untuk melakukan itu,” kata Pram.

Sebelumnya, Ketua PPATK, M Yusuf mengatakan, mengakui ada transaksi tak wajar yang terkait dengan sejumlah menteri. “”Tidak terlalu banyak, satu atau dua lah,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan.

Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas mengaku masih menunggu laporan hasil analisis dari PPATK. “Kami akan tunggu, nanti kami jalani,” kata dia, Selasa 21 Februari 2012.

Sementara, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengaku sampai saat ini, KPK belum menerima laporan mengenai transaksi mencurigakan 2 menteri. Transaksi itu diduga terkait dengan kasus wisma atlet yang menjerat Muhammad Nazaruddin. “Belum ada,” kata Johan. (umi)

Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kanan) meminta PPATK melaporkan temuan transaksi mencurigakan anggota dewan ke KPK. (Antara/ Kencana)

VIVAnews – Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengimbau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan temuannya soal 2.000 transaksi mencurigakan milik anggota DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Serahkan saja itu kepada KPK untuk ditelusuri apakah memang ada potensi melanggar ketentuan peraturan perundangan," kata Pram di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012. Dengan diserahkan kepada aparat penegak hukum, menurut Pram, temuan PPATK dapat segera ditindaklanjuti ketimbang sekedar menjadi polemik.

Pram mengingatkan PPATK untuk tidak berdiam diri apabila ada kecenderungan indikasi praktek pencucian uang dalam temuan mereka. "Tugas PPATK adalah menelusuri aliran dana yang diperoleh dengan cara tidak halal," tegas politisi PDIP itu. Di sisi lain, KPK juga bisa proaktif meminta data transaksi mencurigakan itu dari PPATK.

Pram mendukung penuh pengusutan hukum terhadap anggota DPR yang memiliki transaksi tak halal. Menurutnya, DPR tidak boleh kehilangan kepercayaan publik karena adanya transaksi mencurigakan itu.

Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin juga meminta PPATK menuntaskan pengusutan atas 2.000 transaksi mencurigakan anggota DPR itu. "PPATK harus percaya diri memprosesnya secara hukum bila temuan fakta-faktanya kuat," kata putra Menkumham Amir Syamsuddin itu.

PPATK menemukan ada 2.000 transaksi mencurigakan di Senayan. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVAnews - Wakil Ketua DPR, Anis Matta, meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) segera melaporkan temuan 2.000 rekening mencurigakan DPR yang mayoritas terkait transaksi di Badan Anggaran, kepada penegak hukum.

DPR khawatir ini menjadi sumber teror ke parlemen.  “Agar ini tidak menjadi sumber teror. Ini juga untuk mengklarifikasi nama baik orang perorangan, lebih baik masalah itu langsung diklarifikasi melalui jalur hukum yang ada,” kata Anis di gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.

Anis khawatir, dengan membiarkan data itu begitu saja dan tidak ada tindak lanjutnya, maka bisa berpotensi memicu niatan politik tertentu. Kondisi serupa, lanjutnya, terjadi pada kasus rekening gendut perwira polisi.

PPATK telah memproses dan menganalisis lebih dari 2.000 laporan terkait transaksi mencurigakan. Mayoritas dilakukan oleh anggota Badan Anggaran DPR. “Tidak ada yang kami sembunyikan,” kata Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 20 Februari 2012.

Dalam materi yang disusun oleh PPATK itu, hasil analisis menyangkut anggota DPR terpapar di halaman 21. Namun, tidak terlihat jelas karena ditutup dengan coretan warna hitam. “Ternyata sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya,” kata Anis yang juga Sekretaris Jenderal PKS ini. “Kalau dibiarkan, bisa ditafsirkan sebagai teror kepada lembaga.”

Terkait isu rekening gendut, Indonesia Corruption Watch (ICW), sebelumnya telah mengggugat Polri ke Komisi Informasi Pusat terkait informasi 17 rekening gendut perwira Polri. Hasilnya, KIP meminta informasi itu dibuka ke publik. Namun, karena Polri tak terima, mereka mengajukan banding.

Kepolisian sendiri sebelumnya sempat merilis bahwa 17 rekening gendut tersebut wajar. Perwira Tinggi pemilik rekening tersebut mendapatkan hasil kekayaan bukan dari tindak pidana.

Kongres Demokrat dibayangi politik uang. (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews – Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat TB Silalahi menyatakan politik uang dalam kongres partai adalah salah. Oleh karena itu, Demokrat memanggil Diana Maringka yang mengaku menerima uang senilai total hampir mencapai US$10 ribu.

"Siapa bilang politik uang itu wajar? Itu tidak benar," kata TB Silalahi di Kantor Pengawas Demokrat, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012. Namun ia mengingatkan, bisa saja isu politik uang dalam Kongres Demokrat dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, uang transportasi dan uang makan sebagai bagian dari akomodasi peserta kongres tidak dapat dihitung sebagai politik uang. Namun apabila uang makan itu mencapai US$10 ribu seperti yang dikemukakan Diana, hal itu tentu tidak benar.

"Justru itu yang kami minta bukti dari Diana. Kalau itu wajar, kami tentu tidak akan memanggil dia," ujar TB Silalahi. Ia pun tidak mau berspekulasi soal kemungkinan Diana dibekingi pihak-pihak yang ingin memperburuk citra Demokrat di mata publik.

"Diana ini kan orang daerah, polos. Saya belum berpikir ke situ. Nanti akan kami gali dulu," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat itu. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak berandai-andai soal politik uang dalam Kongres Demokrat. "Ikuti saja prosedur pemeriksaan," kata TB Silalahi.

Dalam pemeriksaan oleh Komisi Pengawas Demokrat, Diana didampingi oleh 3 orang rekannya yang berasal dari DPC Demokrat Sitaro, Sanger, dan Bolmut. Seluruhnya berasal dari Sulawesi.

Pengakuan Diana

Sebelumnya Diana menceritakan dirinya dan 11 pengurus cabang Demokrat di Sulawesi Utara mendapatkan uang dari tim sukses Anas. Menurutnya, mereka dikumpulkan di hotel dan dipanggil satu per satu untuk menerima uang tersebut.

"Pemberiannya bertahap. Pertama saya diberi Rp30 juta. Lalu yang kedua US$2.000. Pemberian ketiga diberikan pada hari pemilihan, US$5.000," ujar Diana. Ia menambahkan, uang itu tidak hanya diterima oleh pengurus Demokrat Sulut, tapi juga peserta Kongres Demokrat dari daerah lain.

Selain diberi uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar, Diana juga mengaku diberi BlackBerry Gemini oleh tim sukses Anas. Pemberian telepon selular itu diberikan menjelang kongres. "Semua peserta dapat Blackberry dari tim Anas," ucapnya.

Namun mantan ketua tim sukses Anas yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, membantah pengakuan Diana. "Itu pasti ada yang merekayasa," kata dia. Wasekjen Demokrat Saan Mustofa juga menampik adanya politik uang dalam Kongres Demokrat itu.

"Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional," tegas Saan. (umi)

Diana Maringka (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews – Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaidi Marasabessy mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah kader yang mengaku menerima uang dalam kongres di Bandung, dilakukan untuk memperjelas permasalahan. Pemeriksaan itu bukan untuk membungkam sejumlah kader yang membuka kasus itu ke publik.

“Buktinya dia masih memberikan keterangan,” kata Suaidi kepada VIVAnews, Rabu malam, 22 Feruari 2012.

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Diana Maringka dan tiga mantan Ketua DPC Sitaro, Sanger, dan Bolmut asal Sulawesi diperiksa Komisi Pengawas Demokrat. Mereka diperiksa di Jakarta terkait pengakuan mereka menerima sejumlah uang dan BlackBerry dalam kongres Demokrat dari tim sukses Anas Urbaningrum.

Menurut Suaidi, pemeriksaan ini dilakukan supaya kader-kader itu menyampaikan bukti pengakuan mereka ke tempat yang tepat. “Pemanggilan mereka, terutama Bu Diana, supaya dia jangan sampai lebih mengutamakan bicara ke media yang cenderung saling menyalahkan,” ujar Suaidi.

Dia mengatakan, dalam pemeriksaan itu, mereka membeberkan pengakuan sama dengan yang telah mereka sampaikan di media. “Mereka masih melihat sebagai sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh Komisi Pengawas,” katanya.

“Kata mereka begitu, karena sudah tersebar ke mana-mana, kan? Tentu akan kami klarifikasi.” Dalam pemeriksaan itu, Diana hanya menyerahkan bukti berupa BlackBerry. Dia belum menyerahkan bukti uang sebagaimana yang dia akui.

Terkait bukti yang diserahkan itu, Suaidi mengatakan belum bisa menunjukkan fakta apapun. “Itu kan baru satu alat bukti. Kami masih membutuhkan bukti-bukti lain dan klarifikasi,” ujar dia. ”Belum ada bukti uang. Baru keterangan saja tentang apa yang mereka alami selama ini.”

Suaidi menambahkan, keterangan dan bukti yang diserahkan itu belum mengarah kepada keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus pembagian uang dalam kongres di Bandung beberapa waktu yang lalu. “Belum sampai ke situ,” katanya.

Mantan ketua tim sukses Anas yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, membantah pengakuan Diana. “Itu pasti ada yang merekayasa,” kata dia.

Begitu juga dengan Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustopa. Saan juga menampik adanya politik uang dalam Kongres Demokrat itu. “Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional,” katanya. (kd)

Anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin (Antara/ M Agung Rajasa)

VIVAnews – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kemarin mengungkapkan temuan 2.000 transaksi mencurigakan milik anggota DPR yang mayoritas terkait anggota Badan Anggaran DPR.

Terkait hal itu, anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsuddin meminta PPATK menuntaskan pengusutan atas 2.000 transaksi mencurigakan tersebut. Menurutnya, investigasi tuntas diperlukan agar tidak muncul spekulasi atas temuan PPATK yang berpotensi merusak citra DPR.

Lebih lanjut, Didi juga mendorong PPATK membawa temuan mereka ke proses hukum apabila memang ditemukan bukti-bukti pelanggaran dalam transaksi itu. "PPATK harus percaya diri memprosesnya secara hukum bila temuan fakta-faktanya kuat," kata putra Menkumham Amir Syamsuddin itu.

Ia bahkan mengimbau PPATK untuk segera melapor ke KPK apabila bukti-bukti pelanggaran telah ditemukan. Langkah konkrit menurutnya lebih penting ketimbang sekadar melempar laporan soal temuan itu ke publik.

"Informasi ini kalau tidak ditindaklanjuti akan meningkatkan ketidakpercayaan publik kepada anggota dewan," kata politisi Demokrat itu.

Secara terpisah, Wakil ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin juga mendukung PPATK agar terus menelusuri transaksi mencurigakan. "Sampai benar-benar ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum," ujar Lukman. Ia pun mendorong PPATK meneruskan temuannya ke proses hukum selama ada bukti.(np)

Angelina Sondakh (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan partainya baru akan memecat Angelina Sondakh dari keanggotaan partai dan DPR apabila yang bersangkutan telah dijatuhi putusan hukum bersalah oleh pengadilan.

"Ketika sudah ada ketetapan hukum, baru akan ada sanksi dari partai dan DPR," kata Max di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012. Menurutnya, status Angie sebagai tersangka saat ini belum bisa membuatnya dipecat dari partai dan DPR.

"Otoritas dia sebagai anggota DPR dan anggota partai masih melekat. Harus ada finalisasi hukum lebih dulu," tegas Max. Sejauh ini, jabatan Angie yang dicopot adalah posisinya sebagai Wakil Sekjen Partai. Di DPR, dia telah ditarik dari Badan Anggaran.

Max menjelaskan pemecatan Angie sebagai Wakil Sekjen Demokrat sudah bersifat tetap berdasarkan pada keputusan dari Dewan Kehormatan Demokrat. "Itu sudah valid," ujar Max.

Kini, dia menambahkan, tinggal terserah kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Demokrat apakah ingin mengganti posisi yang ditinggalkan Angie di DPP dengan orang lain atau mengosongkannya saja. (kd)

Selasa, 21 Februari 2012, 14:22 WIBIta Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Syarif Hasan. (VIVAnews/Adri Irianto)

VIVAnews – Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Syarif Hasan, meminta semua pihak yang mengaku menerima uang dari tim sukses Anas Urbaningrum saat Kongres Bandung menyerahkan bukti. Dia menilai pembagian BlackBerry dan sejumlah uang itu lumrah dalam sebuah pemilihan ketua umum.

“Kalau BB kan hal yang biasa, berapa sih harga BB? Kalau uangnya untuk transpor ya enggak apa-apa,” kata Syarif di Gedung DPR, Selasa 21 Februari 2012.

Menurut dia, pemberian yang yang sebatas untuk mengganti biaya transportasi dan hotel masih dalam kategori wajar.

Hal itu, lanjutnya, sudah jadi rahasia umum.  Saat ditanya definisi politik uang dalam pemilihan, Syarif menilai hal ini tidak dibatasi dalam undang-undang sehingga definisinya menjadi relatif. Dia kembali menekankan bahwa uang yang untuk menggantikan biaya transportasi dan hotel tidak merupakan masalah.

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Diana Maringka dan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bualemo, Gorontalo, Ismiyati, mengaku menerima uang untuk mendukung Anas di Kongres Demokrat di Bandung.

Diana mengaku menerima US$7.000 dan Rp30 juta. Selain uang, dia juga diberi BlackBerry menjelang kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Ismiyati juga mengaku menerima Rp30 juta, dan US$7.000.

Apakah jumlah tersebut wajar untuk ukuran uang transport? “Ya pokoknya nggak boleh,” kata Syarif.

Dia menambahkan, jika ada  laporan keluhan semacam itu harus disampaikan ke Dewan Pengawas. “Tunjukkan buktinya. Jangan fitnah,” kata dia.

Sebelum ada bukti tuduhan ini, tegasnya, Anas tidak akan dipanggil sebab Dewan Kehormatan bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi.

VIVAnews – Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, meminta agar polisi tidak takut meski pendukung John Refra atau John Kei memberikan tekanan kepada kepolisian. 

“Tak perlu takut,” kata Benny di Gedung DPR, Selasa 21 Februari 2012.

Penyelesaian kasus John Kei, kata Benny, ditentukan oleh iklim yang kondusif bagi investasi di Indonesia. “Perlu ada perlindungan bagi dunia usaha,” kata Benny.

Sebelumnya, pendukung John Kei menggelar aksi protes terhadap penangkapan John Kei. Mereka menilai polisi menembak tanpa alasan dan tidak sesuai dengan prosedur. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kepolisian daerah.

Pendapat senada sebelumnya diungkapkan Agung Laksono. Mantan Ketua DPR itu meminta penegak hukum menuntaskan penyelidikan kasus pembunuhan pemilik PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono alias Ayung.

Agung minta polisi benar-benar menuntaskan kasus tersebut. “Ya negara harus menanglah. Tidak boleh kalah.”

John Kei, bos jasa penagihan utang Angkatan Muda Kei (Amkei) dibekuk pada Jumat malam 17 Februari 2012 di Hotel C’One, Pulo Mas, Jakarta Timur. Ancaman hukuman dalam kasus pembunuhan Ayun tak main-main, maksimal seumur hidup.

Polisi juga menjerat pria kelahiran tahun 1969 itu dengan sembilan kasus lain. Meski belum dirinci, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, kasus lain yang diduga melibatkan John Kei terkait pengeroyokan, penganiayaan dan pembunuhan.

Polisi juga menyasar anak buahnya. Kepolisian Daerah Metro Jaya mencatat ada 12 laporan tindak kriminalitas yang melibatkan kelompok Kei sejak 2010 hingga 2012. Kasus itu diantaranya, penganiayaan, pembunuhan, pendudukan lahan, kepemilikan senjata tajam, dan perbuatan tidak menyenangkan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan, dana untuk mendukung calon ketua umum dengan dana partai pada kongres partai Demokrat 2010 lalu harus dipisahkan.

Menurut Max, Partai Demokrat terbukti bersih terkait keuangannya dalam penyelenggaraan kongres, karena sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat kongres, partai memang telah menyediakan tiket pulang dan pergi serta akomodasi kepada setiap peserta kongres.

“Jadi kalau ada yang mengatakan calon menyediakan tiket pulang pergi itu tidak benar. Sudah disiapkan. Kalau itu disebut uang apresiasi untuk mendapat suara itu wajar-wajar saja. Di kongres manapun hal itu terjadi. Ini disebut money politics,” kata Max di Gedung DPR, Selasa 21 Februari 2012.

Namun, yang menjadi persoalannya saat ini adalah apa yang disampaikan oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin bahwa uang untuk pemenangan calon ketua umum berasal dari proyek yang dananya dari APBN.  “Jadi ini bukan urusan kongres, tapi urusan pemenangan calon,” kata dia.

Max menuturkan, anggota sudah dibiayai oleh pihak panitia. “Kalau ada Blackberry, jaket dan lain-lain itu wajar-wajar saja. Saya mau jadi ketua ya saya siapkan BB, jaket, dana. Masalahnya itu dana dari pribadi atau dana aliran lain. Itu yang jadi persoalan sekarang,” kata dia.

Namun Max menegaskan bahwa jika benar ada penyelewengan dana APBN yang digunakan, itu adalah masalah bilateral antara calon ketua umum dan pihak lain.

“TPF membahas keterlibatan orang per orang dalam penyediaan dana. Jadi jangan samakan urusan orang perorang dengan urusan partai. Jadi jangan sebut partai kami partai koruptor,” kata dia. (eh)

Tim sukses Anas Urbaningrum dituding memberikan sejumlah uang kepada peserta Kongres Demokrat tahun 2010 lalu. (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan Komisi Pengawas Demokrat akan memanggil kader-kader yang dinilai memiliki informasi mengenai dugaan pemberian uang oleh tim sukses Anas Urbaningrum.

"Komisi Pengawas jemput bola untuk benahi partai. Laporan dari kabupaten dan provinsi, semua akan ditampung," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.

Kedatangan Mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Diana Maringka, hari ini ke Kantor Komisi Pengawas Demokrat, menurut Ruhut juga terkait hal itu. "Semua yang mengaku menerima uang akan dipanggil, supaya terang-benderang," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Diana sendiri mengaku menemui Komisi Pengawas Demokrat atas inisiatif pribadi. Ia datang bersama tiga kader Demokrat lain yang seluruhnya berasal dari Sulawesi. Mereka berempat mengaku menerima uang dari tim sukses Anas Urbaningrum saat Kongres Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu.

Pengakuan Diana

Sebelumnya Diana menceritakan, dirinya dan 11 pengurus cabang Demokrat di Sulawesi Utara mendapatkan uang dari tim sukses Anas. Menurutnya, mereka dikumpulkan di hotel dan dipanggil satu per satu untuk menerima uang tersebut.

"Pemberiannya bertahap. Pertama saya diberi Rp30 juta. Lalu yang kedua US$2.000. Pemberian ketiga diberikan pada hari pemilihan, US$5.000," ujar Diana. Ia menambahkan, uang itu tidak hanya diterima oleh pengurus Demokrat Sulut, tapi juga peserta Kongres Demokrat dari daerah lain.

Selain diberi uang dalam bentuk Rupiah dan Dollar, Diana juga mengaku diberi BlackBerry Gemini oleh tim sukses Anas. Pemberian telepon selular itu diberikan menjelang kongres. "Semua peserta dapat Blackberry dari tim Anas," ucapnya.

Namun mantan ketua tim sukses Anas yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, membantah pengakuan Diana. "Itu pasti ada yang merekayasa," kata dia. Wasekjen Demokrat Saan Mustofa juga menampik adanya politik uang dalam Kongres Demokrat itu.

"Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional," tegas Saan. (eh)

Mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews – Mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka, mendatangi kantor Komisi Pengawas Partai Demokrat di Menara Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa 21 Februari 2012.

Mengenakan baju hitam dan kacamata hitam, Diana memasuki kantor Komisi Pengawas Demokrat dikawal oleh 4 orang bodyguard berbadan tegap.

Diana mengaku menghadap Komisi Pengawas Demokrat atas inisiatif sendiri. "Saya belum dipanggil, tapi saya berinisiatif datang dengan itikad baik," kata dia di Kantor Komisi Pengawas Demokrat, Jakarta.

Diana mengatakan, selain dirinya, hadir pula 3 orang rekannya yang merupakan mantan ketua-ketua DPC Demokrat di Sulawesi. "Di dalam sudah ada 3 orang, jadi berempat sama saya. Ada dari DPC Sitaro, DPC Sanger, dan DPC Bolmut," ujarnya.

Namun Diana enggan membeberkan apa yang akan mereka laporkan dalam pertemuan tertutup itu. "Nanti saja. Selesai ketemu Komisi Pengawas, saya akan kasih statement," kata dia.

Pengakuan Diana

Sebelumnya Diana menceritakan, dirinya dan 11 pengurus cabang Demokrat di Sulawesi Utara mendapatkan uang dari tim sukses Anas. Mereka dikumpulkan di hotel dan dipanggil satu per satu untuk menerima uang tersebut.

"Pemberiannya bertahap. Pertama saya diberi Rp30 juta. Lalu yang kedua US$2.000. Pemberian ketiga diberikan pada hari pemilihan, US$5.000," ujar Diana. Ia menambahkan, uang itu tidak hanya diterima oleh pengurus Demokrat Sulut, tapi juga peserta Kongres Demokrat dari daerah lain.

Selain diberi uang dalam bentuk Rupiah dan Dolar, Diana juga mengaku diberi BlackBerry Gemini oleh tim sukses Anas. Pemberian telepon selular itu diberikan menjelang kongres. "Semua peserta dapat Blackberry dari tim Anas," ucapnya.

Namun mantan ketua tim sukses Anas yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, membantah pengakuan Diana. "Itu pasti ada yang merekayasa," kata dia. Wasekjen Demokrat Saan Mustofa juga menampik adanya politik uang dalam Kongres Demokrat itu.

"Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional," tegas Saan. (umi)

Ketua Komisi Pengawas Demokrat T.B. Silalahi (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews – Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat T.B. Silalahi menyatakan Diana sengaja dipanggil ke Jakarta hari ini, Selasa 21 Februari 2012, untuk mengklarifikasi pernyataannya soal politik uang dalam Kongres Demokrat tahun 2010 lalu.

"Ibu Diana dari Sulawesi Utara ini sudah kayak selebritis. Dia ngomong dari Manado, di-cover oleh media, ditonton seluruh Indonesia. Jadi sekarang sudah terbentuk opini yang hebat," kata Silalahi di kantor Komisi Pengawas Demokrat, Jakarta.

Menurut dia, untuk menghindari justifikasi sepihak dari publik, Komwas Demokrat memanggil Diana. "Kami katakan, kalau Anda mencintai partai dan benar-benar punya bukti, kenapa harus teriak-teriak ke media dari sana? Datang saja ke Jakarta," ujar Silalahi yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Demokrat.

Kini, lanjutnya, Diana diberi kesempatan untuk menjelaskan persoalannya langsung di hadapan Komisi Pengawas, sekaligus menyodorkan bukti-bukti terhadap apa yang selama ini ia tuduhkan. "Kami lakukan secara profesional saja," ujar Silalahi.

Diana mendatangi kantor Komwas Demokrat dengan dikawal oleh 4 orang bodyguard berbadan tegap. Selain dirinya, hadir pula 3 orang rekannya yang berasal dari DPC Demokrat Sitaro, Sanger, dan Bolmut. Seluruhnya merupakan DPC Demokrat di Sulawesi.

Pengakuan Diana

Sebelumnya Diana menceritakan, dirinya dan 11 pengurus cabang Demokrat di Sulawesi Utara mendapatkan uang dari tim sukses Anas. Menurut dia, mereka dikumpulkan di hotel dan dipanggil satu per satu untuk menerima uang tersebut. "Pemberiannya bertahap. Pertama saya diberi Rp30 juta. Lalu yang kedua US$2.000. Pemberian ketiga diberikan pada hari pemilihan, US$5.000," ujar Diana.

Ia menambahkan, uang itu tidak hanya diterima oleh pengurus Demokrat Sulut, tapi juga peserta Kongres Demokrat dari daerah lain. Selain diberi uang dalam bentuk rupiah dan dolar, Diana juga mengaku diberi BlackBerry Gemini oleh tim sukses Anas. Pemberian telepon selular itu diberikan menjelang kongres. "Semua peserta dapat BlackBerry dari tim Anas," ucapnya.

Namun, mantan Ketua Tim Sukses Anas yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, membantah pengakuan Diana. "Itu pasti ada yang merekayasa," kata dia.

Wasekjen Demokrat, Saan Mustofa, juga menampik adanya politik uang dalam Kongres Demokrat itu. "Setahu saya sebagai peserta kongres, tidak ada politik uang atau politik transaksional. Yang ada adalah politik gagasan dan politik rasional," tegas Saan.

Suryadharma Ali (Vivanews/ Tri Saputro)

VIVAnews - Suryadharma Ali ternyata lebih dikenal sebagai Menteri Agama, bukan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan  Pembangunan (PPP). Itu, hasil survei internal partai belambang Ka’bah tersebut. Sementara hasil survei terkait Calon Presiden (Capres), kans Suryadharma sangat rendah.

“Hasil survei internal PPP menunjukkan, SDA lebih dikenal sebagai Menteri Agama. Sebanyak 75 persen responden berpendapat seperti itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Saiful Tamliha di Surabaya, Selasa 21 Februari 2012.

Menurutnya, hasil survei itu lebih menguntungkan PPP. Kemudian, menurutnya, bagaimana PPP bisa mengemas dan memoles wacana tersebut. Dengan jabatannya sebagai Menteri Agama, tentu strategis untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Namun, lanjutnya wacana pencalonan SDA masih jauh. Karena, PPP masih akan melihat hasil perolehan di Pemilu 2014 mendatang. Dan, untuk memunculkan nama Suryadharma juga ditentukan melalui musyawarah kerja nasional. Sementara, saat ini PPP masih berkonsentrasi untuk memenuhi target 12 juta kader di pemilu 2014.

“Saat ini sudah punya modal 9 juta kader pada Pemilu 2009 lalu. Jadi kami tinggal mencari tambahan 3 juta saja,” katanya.

PPP juga belum menentukan nama-nama tokoh yang bakal diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi SDA. Meski begitu, ia menyebut ada sejumlah nama dari eksternal yang sempat mencul di PPP, seperti Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua MPR), Anis Bawesdan (Rektor Universitas Paramadina) dan Mahfudz MD (Ketua MK) untuk mendampingi SDA.

“Kita tunggu saja hasil Pemilu 2014 baru berbicara Capres. Lagian aturan presidential threshold-nya juga masih belum keluar,” katanya.

Presiden Yudhoyono pimpin rapat terbatas soal DPT di tahun 2009 (Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki)

VIVAnews - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menyatakan bahwa hasil pertemuan rapat konsultasi pimpinan lembaga negara kemarin ada kesepakatan pemerintah memperbaiki data Daftar Pemilih Tetap bagi pelaksanaan pemilu 2014 yang lebih baik.

“Yang paling utama adalah menjaga proses demokratisasi yang akan berlangsung melalui pemilu tahun 2014 itu lebih transparan dan juga lebih akuntabel. Karena kita mengetahui pemilu 2009 sarat berbagai gugatan, termasuk juga pilkada-pilkada, yang asal muasalnya adalah dari Daftar Pemilih Tetap,” ujar Pram di DPR RI, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.

Oleh karena itu, lanjut Pram, pemerintah bersama DPR telah memahami bahwa persiapan DPT harus bisa dilakukan jauh hari sebelum pemilu.

“Ada baiknya kalau sebelum pemilu kontestan pemilu diberi data terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan Daftar Pemilih Tetap. Mereka juga bisa dimintai persetujuan bersama, sehingga tidak akan ada lagi gugatan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap,” kata Pram.

“Kalau gugatannya terus berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap, maka ya demokrasinya berarti jalan di tempat,” tambah Pram.

Pembenahan DPT itu, menurut Pram, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukannya. Program E-KTP yang gencar dilakukan pemerintah, menurut Pram, bisa menjadi dasar perbaikan data DPT tersebut.

“Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk menyatakan belum siap untuk pemilu 2014 mengenai hal yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap,” kata Pram. (umi)

Demo propenetapan Sultan sebagai Gubernur DIY (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY akan mengirimkan tim ke Komisi II DPR untuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta. Pengesahan ini urgent karena perpanjangan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY akan segera berakhir pada bulan Oktober 2012 mendatang.

“Hari Rabu besok ada tim yang akan berangkat ke Jakarta untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUUK DIY,” kata Arif Rahman Hakim, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DIY, Selasa, 21 Februari 2012

Keberangkatan tim ini juga akan mempertanyakan sikap dari pemerintah yang mengajukan draf baru dalam pengisian jabatan gubernur dan wakilnya yang dinilai mengalami kemunduran. “Usulan mendagri dalam pengisian jabatan pada 5 tahun pertama dengan penetapan dan selanjutnya dengan mekanisme pemilihan tidak sesui dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta,” katanya.

Arif menyatakan DPRD DIY sendiri merasa bingung dengan sikap pemerintah yang ngotot dengan pemilihan. Di sisi lain DPR juga sangat lambat dalam pembahasan RUUK DIY ini.

“Mungkin mereka menganggap RUUK DIY hanya untuk masyarakat DIY padahal masih ada RUU yang menyangkut seluruh masyarakat Indonesia harus diutamakan terlebih dahulu.”

Lebih lanjut Arif menyatakan pihaknya khawatir jika tidak ada penyelesaian  maka akan ada sidang rakyat penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. “Pasti akan ada sidang rakyat penetapan jika sampai masa jabatan habis, RUUK DIY tidak segera disahkan,” katanya. (umi)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews – Seluruh kader Partai Demokrat, diminta  memboikot media massa yang dianggap hanya mengadu domba internal partai dan memojokkan Susilo Bambang Yudhoyono.

Imbauan disampaikan Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Sabtu kemarin.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan, pernyataan boikot kepada media bukan keputusan partai. Pernyataan itu keluar atas nama pribadi Jemmy.

“Tidak terlintas di pikiran untuk boikot media. Itu konyol. Itu bukan kebijakan partai,” kata Max di Gedung DPR, Selasa 21 Februari 2012.

Max menambahkan, justru selama ini Demokrat selalu menjadikan media massa sebagai partner. “Mau dikritik dan lain-lain itu keabsahan,” ucapnya.

Menurutnya, orang yang ingin melakukan boikot terhadap media massa hanyalah orang yang berpikiran pendek. Mencari panggung untuk membuat sensasi. “Pak SBY tanpa media tidak akan bisa seperti sekarang. Tidak ada kebijakan partai seperti itu,” kata dia.

Dia kembali menegaskan, apa yang telah disampaikan oleh Jemmy bukan kebijakan partai. Saat ini, katanya, Jemmy sudah dipanggil oleh komisi pengawas terkait pernyataannya itu.

“Saya kira politikus punya hak untuk bicara, siapa pun boleh bicara selama menguntungkan partai. Bicara saja sesuai bidang kerja. Tidak ikut campur yang lain,” kata dia. (umi)

Wakil Ketua DPR Anis Matta (Antara/ Rosa Panggabean)

VIVAnews – Wakil Ketua DPR RI, Anis Matta meminta, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan   tidak membuat polemik dengan mengumbar informasi ke publik soal isu rekening mencurigakan pejabat lembaga negara. Melainkan menyelesaikannya melalui proses hukum.

Jika PPATK selalu menghembuskan isu rekening mencurigakan pejabat, seperti temuan 2.000 rekening mencurigakan milik anggota Badan Anggaran DPR, maka menurutnya, justru bisa menciptakan ketidakpercayaan masyarakat atau distrust society.

“Suatu masyarakat kalau sudah mengidap penyakit ketidakpercayaan politik kepada lembaga maupun orang itu bisa mengantarkan kita sendiri kepada kehancuran kolektif juga. Yang kita hindari itu adalah semua situasi yang bisa mengarahkan kita menjadi distrust society,” ujar Anis di DPR RI, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.

Menurut politikus PKS itu, PPATK seharusnya sadar bahwa temuan semacam itu lebih baik diserahkan kepada penegak hukum, tidak perlu dideklarasikan di hadapan publik.

“Itu kan sebenarnya alat penyelidikan, alat untuk menelusuri sesuatu, dengan dideklarasikan seperti itu justru tidak menyelesaikannya secara hukum, tetapi menciptakan kerunyaman secara politik,” tutur Anis.

Dia pun menduga lembaga yang dipimpin M Yusuf itu mencoba ikut bermain. “Dengan mengungkapnya seperti itu, Anda (PPATK) kan ikut menjadi pemain politik,” kata Anis.

Padahal, menurut Anis, gejala ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik sudah mulai terlihat dari berbagai hasil survei. Ketidakpercayaan terhadap partai politik menurun drastis.

“Sekarang ini yang mulai tercipta itu bukan sekadar partai politik yang suaranya menurun, tetapi secara keseluruhan kita ini menghadapi yang namanya proses menjadi distrust society. Itu yang lebih berbahaya buat kita semuanya,” ucap Anis.

Bahaya distrust society yang dimaksudnya adalah kekacauan negara karena pemerintahan tidak mendapat dukungan dari publik. Kelumpuhan politik karena lembaga negara tidak bisa bekerja dengan sistem yang sudah tidak saling percaya.

“Ongkos ketidakpercayaan itu terlalu mahal. Persoalannya siapa pun yang memimpin nanti pasti dia tidak akan bisa bekerja disebabkan adanya ketidakpercayaan itu tadi,” katanya. (umi)

Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dihantam sejumlah isu tak sedap. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews – Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Syarif Hasan, menegaskan bahwa semua tuduhan sejumlah kalangan kepada Ketua Umum Anas Urbaningrum sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karena itu, Syarif meminta, "Agar aparat penegak hukum aktif mengungkap kasus yang dituduhkan itu. Kalau benar katakan benar, kalau tidak ya tidak," kata Syarif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Februari 2012.

Dewan Kehormatan Partau Demokrat, lanjutnya, untuk sementara ini memilih bersikap pasif dan menunggu langkah penegak hukum. Jadi lebih baik KPK yang menyikapi kasus Anas. " Dan untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan, KPK yang harus panggil," tegas Syarif.

Anas telah berulang kali membantah menerima aliran dana dari sejumlah proyek yang menjerat Muhammad Nazaruddin. Dia juga membantah keterangan Nazaruddin bahwa dalam Kongres Demokrat dia membeli suara.

"Saya berprinsip, haram hukumnya membeli suara demi jabatan. Jabatan itu bukan kenikmatan, jabatan itu peran dan tanggung jawab. Karena itu pula setelah terpilih menjadi Ketua Umum, saya berhenti jadi anggota DPR," kata Anas beberapa waktu lalu.