Sabtu, 25 Februari 2012, 16:32 WIBIta Lismawati F. Malau, Bobby Andalan (Bali) Lapas Kerobokan dijaga aparat (ANTARA/ Nyoman Budhiana)

VIVAnews - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar yang baru, I Gusti Ngurah Wiratna punya cara sendiri meredam stres dan amarah narapidana di sana setelah dua kerusuhan, beberapa waktu lalu. Wiratna mengajak napi bernyanyi dan berjoget bersama, hari ini.

“Kami sedang berpesta ria, outbond, joget dan nyanyi bersama lah. Petugas dan napi sudah bersalaman dan berpelukan,” kata Wiratna saat dihubungi VIVAnews. Wiratna harus bersuara lebih keras karena bersaing dengan suara musik yang keras terdengar di belakang.

Kegiatan bersama ini, imbuhnya, diawali kerja bakti petugas dan napi sedari pagi untuk membersihkan puing-puing sisa kebakaran akibat kerusuhan. Menurutnya, kondisi Lapas Kerobokan sudah sangat kondusif. 

Hari pertama masuk kerja sebagai Kalapas, Wiratna sempat dikawal kepolisian. Hal yang sama juga dialami Kepala Pengamanan Lapas Kerobokan yang baru, Wayan Agus Miarda. “Setelah melakukan pendekatan dan memperkenalkan diri bahwa saya Kalapas baru di Kerobokan, ternyata saya diterima dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman media yang telah mendukung tugas saya ini,” ujar Wiratna.

Kesempatan itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Wiratna untuk melakukan rekonsiliasi dengan seluruh napi. “Sekarang kami semua berbaur di aula besar, seluruh napi, petugas, bersalaman dan berpelukan.”

Puing-puing bekas kebakaran dan reruntuhan lainnya dibersihkan secara bersama-sama oleh seluruh napi. Wiratna mengaku dirinya dipercayakan oleh Dirjen Pemasyarakatan kemenkumham untuk segera membenahi seluruh situasi Lapas Kerobokan pasca-kerusuhan lebih tiga hari berturut-turut. Ia mengaku saat ini suasana sudah pulih 100 persen.

Sesuai instruksi atasannya, dia ingin membenahi seluruh manajemen yang ada di lapas terbesar di Bali itu. Perhitungan kerugian belum bisa dilakukan dan saat ini sedang membenahi berbagai kerusakan yang terjadi.(umi)

Terpidana suap wisma atlet SEA Games Mindo Rosalina Manulang (VIVAnews/Fernando Randy)

VIVAnews - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai akan meninjau ulang perlindungan terhadap Mindo Rosalina Manulang. Pengacara Rosa mengaku terkejut dengan kebijakan itu.

“Saya hanya bisa bilang, LPSK jangan mengingkari proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata pengacara Rosa, Ahmad Rifai saat dihubungi VIVAnews, Sabtu 25 Februari 2012.

Ahmad mengakui belum menentukan sikap atas ancaman LPSK menghentikan perlindungan atas kliennya. “Biar dingin dulu deh,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, LPSK akan meninjau ulang perlindungan Rosa itu menyusul tindakan Ahmad Rifai yang mengungkap ke media soal rencana pelaporan menteri yang memintah jatah fee delapan persen dalam sebuah proyek yang melibatkan Rosa.

Menurut Semendawai, seharusnya Ahmad Rifai tidak menyampaikan hal tersebut secara terbuka kepada publik, dan dapat dilaporkan secara diam-diam kepada KPK. Karena yang dilakukan Ahmad Rifai justru akan membahayakan posisi Rosa.

“Karena Rosa dapat menjadi target serangan balik dari pihak-pihak yang keberatan atas pernyataan-pernyataan yang diungkap kuasa hukumnya. Jika itu sudah melalui persetujuan Rosa, maka perlindungan bisa dihentikan" ujar Semendawai dalam keterangan yang diterima VIVAnews, Jumat 24 Februari 2012.

Korban sodomi Raya Sihombing sebanyak 16 anak.  

KoranBaru – Rosmita, 39 tahun, bukan kepalang sedihnya. Empat anak lelakinya, yang akan menjadi kebanggaan keluarga kelak harus menanggung derita sepanjang hidupnya. Mereka disodomi oleh Raya Sihombing.

“Kalau perlu dihukum mati saja,” tegas Rosmita di Polsek Kandis, Riau, dengan nada tinggi, Jumat 24 Februari 2012.

“Bayangkan, saya punya empat anak laki-laki, dan keempatnya menjadi korban sodomi dia,” ucapnya tak kuasa menahan tangis.

Rosmita berharap, pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dia menyebutkan, keempat putranya saat ini mengalami trauma.  “Anak saya yang paling kecil dulu sering pulang dengan kondisi mual-mual. Mungkin dia jijik.” tuturnya.

Pelaku sodomi, Raya Sihombing, kemarin sudah ditangkap Polsek Kandis, Riau, atas laporan keluarga korban. Diketahui, pria berusia 40 tahun itu telah menyodomi 16 bocah di Riau.

Raya diduga sudah menjalankan aksi bejatnya selama dua tahun lebih. Korbannya anak-anak usia 7 hingga 12 tahun. Saat ini, dia mendekam di penjara Polsek Kandis.

Atas perbuatannya ini, polisi menjerat Raya dengan pasal 292 jo pasal 64 KUHP. Selain itu pria yang sehari-hari bekerja di perkebunan sawit itu diancam dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Ridwan mulanya didiagnosis tumor (KoranBaru/Nurcholis Anhari Lubis)

KoranBaru - Sudah hampir sepekan Ridwan Sahabat hanya berbaring di tempat tidur RS Kandou Malalayang, Manado. Remaja 17 tahun itu menderita penyakit misterius sejak tiga bulan lalu yang membuatnya kehilangan mata bagian kanan.

“Awalnya dokter mengatakan itu tumor, tapi belakangan dokter mengatakan tidak ada penyakit apa-apa. Sudah tiga kali dokter mengambil sampel di organ matanya,” ujar Kadria Sasikome, ibu Ridwan kepada KoranBaru, Sabtu, 25 Februari 2012.

Menurut Kadria, Ridwan mulanya hanya mengeluh sakit mata biasa. Beberapa minggu matanya memerah, perlahan bola matanya mencuat keluar dan membengkak. Kian hari kondisinya kian mengerikan.

“Awalnya matanya memerah, kami berusaha membeli obat tetes mata, tak tahunya perkembangan sakitnya itu mata Ridwan keluar,” ucap Kadria sembari memegang kepala dengan kedua tangannya, tanpa bisa menahan air matanya yang meleleh.

Tumbuh di keluarga dengan perekonomian terbatas, Ridwan sangat membutuhkan uluran tangan untuk menyembuhkan sakitnya. Ayahnya seorang nelayan kecil. Ibunya berjualan ikan hasil tangkapan ayahnya, keliling kampung.

Ismail Sahabat, sang ayah, mengatakan bahwa sudah ada beberapa orang yang berjanji membantu putranya, namun tak ada yang terealisasi. “Katanya ada bos mereka yang dari direktur inilah, direktur itulah, kemungkinan orang itu hanya memanfaatkan mengambil bantuan dana untuk anak saya.”

Selama seminggu di rumah sakit, Ridwan hanya tidur tanpa obat dan perawatan jelas. Di tengah kondisi yang mengerikan, Ridwan masih berharap uluran tangan untuk sembuh.

Universitas Trisakti (flicker.com)

KoranBaru - Mahkamah Agung (MA) mendorong Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat segera melakukan eksekusi terhadap Rektor Universitas, Thoby Mutis agar tidak lagi melakukan proses belajar mengajar di Universitas Trisakti.

Menurut Ketua Muda Bidang Perdata MA, Atja Sondjaja semua proses hukum sudah dilalui dengan benar. Oleh karena itu PN Jakarta Barat harus melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Mahkamah Agung RI tertanggal 15 Februari 2012 ini, membantah klaim yang dilakukan pihak Thoby yang mengatasnamakan Universitas Trisakti. Seperti diketahui Thoby mengatakan bahwa eksekusi tidak bisa dilakukan karena ada perkara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Universitas Trisakti. 

"Setelah Mahkamah Agung meneliti dan mempelajari dengan seksama permasalahannya, dengan ini diminta Saudara menindak lanjuti permohonan eksekusi tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Atja dalam salinan surat keputusan MA yang diterima KoranBaru.com, Jumat, 24 Februari 2012.

Perintah eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan Putusan MA RI No. 821 K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Utomo Karim dan Patra M Zen mengatakan berdasarkan rapat koordinasi, eksekusi ulang seyogyanya akan dilakukan pada 28 Februari 2012 mendatang.

"Ini perintah hukum tertinggi di negeri ini. Kalau Thoby menghalangi eksekusi dengan berbagai cara, maka ini masuk ranah kriminal," kata Patra ketika dihubungi lewat sambungan telepon.

Sabtu, 25 Februari 2012, 15:50 WIBIta Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati Rumah Dhana Widyatmika (DW) di Cipinang Melayu, Jakarta Timur (Nur Eka Sukmawati)

KoranBaru – Wandi, salah satu pengurus masjid di kediaman mantan pegawai Ditjen Pajak DW mengatakan, Sabtu pekan lalu Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (PPTPK) dari Kejaksaan memeriksa kediaman DW mulai pukul 13.00-18.00 WIB.

Dari penggeledahan tersebut, tiga petugas dari rumah Dhana membawa beberapa kardus. Timsus juga membawa serta mobil mewah milik DW.  “Yang jelas membawa serta satu buah mobil mini cooper warna hijau,” kata Wandi di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Februari 2012.

Menurut Wandi, sejak penggeledahan tersebut, DW pergi dari rumah. “Kalau dia ada di rumah pasti dia ke masjid,” ungkapnya.

DW juga dikenal sosok yang ramah, namun jarang bergaul. Istri DW juga jarang keluar rumah karena keduanya sama-sama sibuk kerja. “Orangnya kurang bergaul. Orangtua DW seorang kolonel angkatan udara,” ungkap Wandi.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Dhana sebagai tersangka dalam dugaan rekening tidak wajar. Selain tersangka, Dhana juga dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan sampai Agustus 2012. (umi)

Slogan Ditjen Pajak (http://jantooktavia.files.wordpress.com)

KoranBaru - Kejaksaan Agung telah menetapkan DW, pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan IIIC, yang kini menjadi pegawai Dinas Pajak DKI, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Penelisikan DW karena rekening yang dimilikinya tidak sesuai profil.

Menariknya, istri DW juga pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial DA. Keterkaitan DA masih ditelusuri.

Seberapa mencurigakan rekening pegawai pajak ini? Informasi yang dikumpulkan KoranBaru, DW dan DA memiliki pundi-pundi miliaran rupiah.

“Ada Rp8 miliar, lalu ada pula Rp20 miliar,” kata sumber KoranBaru. Uang itu belum termasuk pundi mata uang asing senilai US$270.000 atau setara sekitar Rp2,4 miliar lebih. Belum juga termasuk logam mulia emas seberat 1 kilogram.

Yang lebih mencurigakan lagi, untuk menutupi transaksi yang mencurigakan itu DW dan DA diduga membuka usaha. Usaha yang dibangun keduanya yakni bisnis dealer atau penyewaan mobil.

“Usaha dealer atau rental mobil itu sebagai kedok. Dalam transaksinya, mereka menggunakan 18 bank sebagai sarana,” kata dia lagi.

Terkait keberadaan duit puluhan miliar itu juga sudah dibenarkan Kejaksaan Agung. “Ada bukti awal yang cukup. Uangnya, adalah puluhan miliar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat 24 Februari 2012.

Saat menggeledah hal-hal yang berkaitan dengan DW, Kejaksaan justru menyita komputer milik istrinya, DA, yang juga bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

“Yang disita adalah barang-barang pribadi DA, istri DW. Kejaksaan juga menyita 1 buah CPU dari meja tempat DA bekerja,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Dedi Rudaedi, kepada KoranBaru.(umi)

Jum’at, 24 Februari 2012, 14:14 WIBIta Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati Mahkamah Agung (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

KoranBaru - Komisi Yudisial (KY) meloloskan 45 calon hakim agung pada seleksi tahap II. Beberapa di antara mereka adalah pendaftar yang gagal di seleksi calon hakim agung tahun lalu.

Mereka yang sempat gagal di seleksi tahun lalu dan lolos seleksi II yaitu,  anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Anna Maria Tri Anggraini, Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) Utama Jakarta Burhan Dahlan, Ketua Pengadilan Tinggi (KaPT) Medan Marni Emmy Mustafa, KaPT Banjarmasin Muhammad Daming Sunusi, dan Wakil Ketua PT Manado, Made Rawa Aryawan.

Komisi Yudisial sudah menerima masukan Koalisi Peduli Peradilan (KPP) yang meminta KY menolak calon hakim agung yang telah gagal mengikuti seleksi tahun lalu. “Masukan itu nanti akan masuk dalam seleksi tahap III,” kata Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrohman Syahuri, di Gedung KY, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Februari 2012.

Menurut Taufiq, masukan ini belum masuk dalam seleksi tahap II saat ini karena penilaian baru berdasarkan kualitas calon hakim agung. Dalam seleksi tahap II ini setiap calon hakim agung diharusnya membuat penulisan makalah di tempat, karya profesi, dan studi kasus. “Kami masih menyimpan data-datanya, tapi nanti akan jadi pertimbangan.”

Di tahap II, Komisi Yudisial meloloskan 45 nama calon hakim agung, salah satunya pendaftar dari Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Fungsional Kejagung RI, Fachmi. Selain itu, juga diloloskan dua hakim karir yang mendaftar melalui jalur nonkarir. Mereka adalah Eddy Parulian Siregar (hakim PN Sidoajo) dan Binsar M. Gultom (hakim PN Bengkulu).

Semua calon hakim agung akan mengikuti seleksi tahap III  yang akan dilaksanakan pada 19 Maret sampai dengan 9 Mei 2012. Seleksi tahap III meliputi investigasi rekam jejak, pembekalan, tes kesehatan, profile assessment, dan wawancara akhir.

Komisi Yudisial akan menyaring 45 calon ini menjadi 15 saja, lalu mengirimkan ke DPR untuk diseleksi kembali.

Minimarket milik Dhana Widyatmika (KoranBaru/ Nur Eka Sukmawati)

KoranBaru - Kekayaan DW menjadi sorotan sejak Kejaksaan Agung melekatkan status tersangka atas dugaan kepemilikan rekening tak wajar. Selain bekerja di Dispenda DKI, mantan pegawai Ditjen Pajak ini memiliki bisnis di bidang otomotif dan ritel.

DW memiliki sebuah showroom mobil di kawasan Jakarta Timur. Bisnis inilah yang mungkin membuatnya kerap terlihat berganti-ganti mobil mewah.

Saat Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (PPTPK) dari Kejaksaan Agung memeriksa kediamannya pekan lalu, sebuah mobil mini cooper warna hijau miliknya bahkan turut diangkut.

Pria 37 tahun itu juga menjalankan bisnis minimarket, yang lokasinya hanya sekitar 20 meter dari rumah tinggalnya, di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.

Tak hanya keuntungan dari penjualan produk, ia pun menangguk pendapatan dari penyewaan lahan di sekeliling minimarket. Mereka yang ingin berdagang di sekitar minimarket harus membayar uang sewa sebesar Rp250 ribu.

“Saya kalau sebulan bayar uang sewa ke Pak DW Rp 250 ribu,” kata seorang pedagang yang menyewa sebagian lahan di tepi minimarket.

Wandi, salah seorang pengurus masjid di depan rumah DW membenarkan kepemilikan minimarket tersebut. “Beta Mart itu punya Pak DW, tapi disewakan atas nama adiknya,” kata Wandi, Sabtu, 25 Februari 2012.

Sejak namanya mencuat sebagai tersangka, DW tak pernah terlihat di sekitar rumahnya. Sementara Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat cegah ke luar negeri selama enam bulan. (umi)

KoranBaru – Teror bom kembali menggetarkan kota Cirebon hari ini, Sabtu, 25 Februari 2012. Ancaman yang dikirim melalui pesan singkat (SMS) itu menargetkan serangan pada tiga kantor media massa dan dua institusi pendidikan.

Sasaran antara lain kantor Harian Radar Cirebon, Kabar Cirebon, RRI, Universitas Swadaya Gunung Jati (Swagati) Gedung 1, 2, dan 3, dan IAIN Cirebon.

Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Cirebon Kota, Kompol Wawan menyatakan sterilisasi sedang diupayakan di semua lokasi yang menjadi target ancaman. “Kami sedang melakukan penyelidikan serta melacak nomor telepon yang dipakai peneror,” ungkapnya. 

SMS berisi ancaman teror itu diterima oleh seorang wartawan Kabar Cirebon, Alif Santoso pukul 9 pagi, 25 Februari 2012. 

“Ass. Wr. Wb. Bismillah. Allahu Akbar. Kami beritahukan kepada kafir dan kaum munafik Cirebon musuh Allah bahwa pada hari ini sudah terpasang bom di Radar, Kabar, IAIN, RRI dan Unswagati,” demikian bunyi pesan pendek itu. 

Sebelumnya,  ancaman serupa juga pernah terjadi. Kali itu target adalah Radar Cirebon, SMAN 4 Cirebon, dan Gedung 1, 2, dan 3 Universitas Swagati. 

Namun, setelah dilakukan penyisiran, tim penjinak bom Gegana tidak menemukan benda mencurigakan.  (umi)

Sabtu, 25 Februari 2012, 14:15 WIBIta Lismawati F. Malau, Puspita Dewi (Semarang) Polisi tengah mencek paket mencurigakan (KoranBaru/Adri Irianto)

KoranBaru - Masjid Agung Jawa Tengah dihebohkan adanya kiriman paket yang diduga berisi bom, pagi tadi. Tim Gegana pun diterjunkan untuk mengamankan paket yang bertulis, ‘Paket dari Pak SB’ itu.

Kepolisian sempat menutup akses jalan masuk menuju Masjid Agung sejak pagi pukul 08.00 WIB. Menurut Kapolsek Gayamsari Kompol Triwisnugroho, paket berbungkus kardus itu dititipkan ke resepsionis Masjid Agung, Jumat malam pukul 19.00 WIB oleh seorang pria bermotor.

Ketika pihak keamanan masjid melakukan kontrol rutin, terdengar suara seperti alarm dari dalam paket. Petugas kemudian memeriksa asal suara dari paket tersebut. Selain itu, petugas juga menemukan benda yang dinilai janggal, yaitu jaket, laptop, mouse, dan sebilah samurai.

“Setelah itu petugas masjid tidak berani bertindak lebih jauh dan mengamankannya di ruang ATM. Pengendara itu mengendarai Kawasaki dengan nomor polisi H 6601 F,” kata Kapolsek Kompol Wisnu Trinugroho.

Setelah diusut, paket itu mencurigakan itu dikirim Ari Ikhsan. Setelah mendapat laporan, polisi menerjunkan tim gegana dan langsung mengamankan paket.

Hingga kini, belum diketahui apakah paket itu benar berisi bom atau tidak karena masih dalam penyelidikan. Sedangkan bunyi alarm, dan sempat diduga bom adalah laptop yang sempat mengeluarkan bunyi seperti alarm saat dicek dengan metal detector. Setelah ditutup tiga jam, kawasan Masjid Agung sudah dibuka kembali.

kekuatan puting beliung mampu menghancurkan bangunan (Ahmad Zahrir Ridlo | Surabaya Post)

KoranBaru - Puting beliung melanda yang melanda Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dan Pakpak Barat, Sumatera Utara, Jumat sore, 24 Februari 2012 menyisakan kengerian. Sedikitnya lima korban tewas, dan sekitar 98 rumah rusak.

Sebanyak empat korban tewas saat amukan puting beliung melanda kawasan Sidrap. Sedangkan satu korban lainnya tewas tersapu puting beliung di kawasan Pakpak Barat.

“Korban tewas karena tertimpa pohon dan bangunan,” kata Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu, 25 Februari 2012.

Dari 98 rumah rumah yang dilaporkan, 59 rumah di antaranya terdapat di Sidrap. Sedangkan 39 rumah lainnya di Pakpak Barat. Akibatnya, sebanyak 215 warga di Sidrap sempat mengungsi ke sejumlah posko darurat yang didirikan tim SAR gabungan.

Di Sidrap, bencana terkonsentrasi di Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang. Sedangkan puting beliung yang melanda Pakpak Barat terkonsentrasi di Kecamatan Salak dan Simpakrobe. “Aparat setempat dibantu warga melakukan evakuasi terhadap korban bencana, dan bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan yang rusak.”

Sidang Lanjutan Muhammad Nazaruddin di Tipikor (KoranBaru/ Muhamad Solihin)

KoranBaru - Kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, menyeret sejumlah politisi Partai Demokrat. Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara partai yang kini berstatus terdakwa, dan Angelina Sondakh, mantan wakil sekjen partai yang berstatus tersangka.

Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, melihat kasus yang juga menyeret sejumlah politisi lain sebagai saksi itu sebagai skandal berjamaah.

“Tidak mungkin mafia anggaran hanya melibatkan Nazar dan Angie, pasti ada oknum lintas partai karena permainan ini berjamaah,” kata Didi Irawadi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 25 Februari 2012

Ia menduga ada sejumlah politisi dari partai lain yang juga terlibat. Ia berharap, penetapan Angelina sebagai tersangka segera menguak keterlibatan sejumlah tersangka dari partai politik lain. “Kami dorong penegak hukum, kalau ada oknum di partai lain jangan resisten, jangan berusaha melindungi,” ujarnya

Terkait dua petinggi partai yang tersangkut kasus tersebut, Didi mengatakan bahwa partainya tegas dengan komitmen pemberantasan korupsi. Keduanya telah dinonaktifkan dari kepengurusan partai. “Yang penting kami akan medorong kasus Nazar jadi momentum perbaikan mafia anggaran di DPR,” ujar Didi.

Dalam persidangan, Nazaruddin kerap menyebut keterlibatan Anggota Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Koster. Meski masih berstatus saksi, politisi yang selalu membantah tudingan Nazaruddin ini sudah dicekal KPK.

Baca bantahan Koster: Wayan Koster Bantah Terima Uang Permai Grup & Koster Bantah Terima Uang dari Supir Yulianis

Mobil Kiat Esemka (KoranBaru/Fajar Shodiq)

KoranBaru – Mobil Kiat Esemka tunggangan orang nomor satu Surakarta, Joko Widodo, akan menjalani uji emisi di Serpong, Tangerang, Banten. Sejumlah rangkain pengujian masih harus dilakukan agar mobil ini dapat sertifikasi kelayakan jalan dan dapat diproduksi massal serta menjadi mobil nasional.

Pengujian emisi akan dilakukan di Serpong, Tangerang, Banten, pada Senin 27 Februari 2012. Bila semua pengujian berjalan lancar, harapan adanya mobil nasional murah, nyaman, dan aman, dengan spare part yang mudah didapat akan segera terwujud.

Tapi bagi anggota Komisi V DPR bidang perhubungan dan infrastruktur, untuk menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional bukanlah hal yang mudah. Tidak saja menyangkut uji emisi, tapi juga komponen lokal yang harus dipenuhi untuk menjamin kemudahan bagi pemiliknya melakukan perawatan.

“Saya dengar komponennya masih ada yang impor dari China. Terus bagaimana komponen lokalnya,” kata Gandung Pardiman, anggota Komisi V DPR saat berkunjung ke  DIY, Sabtu 25 Februari 2012.

Gandung juga mempertanyakan tingkat keamanan saat menggunakan mobil itu, uji benturan dengan kecepatan tertentu juga harus dilakukan seperti mobil lain produksi jepang, korea, eropa, atau amerika.

“Apakah mobil Esemka sudah juga melakukan uji keamanan tersebut,” katanya.

Gandung yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY ini juga mempertanyakan keberadaan Roy Suryo yang ikut dalam perjalanan mobil Esemka ke Jakarta. Karena bukan bidang komisi mengurusi mobil Esemka. (umi)

Wakil Ketua DPR, Anis Matta (Antara/ Rosa Panggabean)

KoranBaru - Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk membongkar kafe Bengawan Solo Coffee yang berlokasi di gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR, Anis Matta, menilai, keberadaan kafe tersebut merusak wajah gedung DPR.

“Sudah kami putuskan akan dibongkar,” kata Anis Matta di Gedung DPR RI, Jumat, 24 Februari 2012.

Anis mengatakan, DPR akan membahas lebih lanjut soal lokasi kafe nantinya dengan sang pemilik. Yang jelas, Anis melanjutkan, kafe tersebut tidak akan berada di lokasi yang terbuka.

Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakosa, membenarkan rencana pembongkaran kafe tersebut. Prakosa menilai, lokasi kafe terlalu mencolok.

“Kalau dilihat di gedung lembaga tinggi yang lain, tempat seperti itu lokasinya tidak mencolok di depan. Rekomendasinya ditempatkan di tempat yang sesuai,” ujar Prakosa.

Prakosa pun membantah alasan pembongkaran kafe karena dianggap sebagai tempat para calo anggaran di gedung parlemen. “Nggak ada kaitan dengan calo-calo itu, di manapun bisa saja. Prinsip utamanya tidak makan minum di depan,” ucapnya. (art)

Ketua PBNU Said Aqil Siradj (KoranBaru/Irvan Beka)

KoranBaru - Para pemimpin 13 organisasi masyarakat Islam mengadakan silaturahmi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2012.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, 13 ormas Islam yang tergabung dalam Forum Persahabatan Antara Ormas Islam ini mendesak pemerintah agar tidak ragu untuk membubarkan ormas yang menimbulkan keresahan dan melakukan teror.

“Saya tidak menyebut nama FPI. Tapi yang jelas ormas yang indikasi akan menimbulkan keresahan, melakukan teror, harus dibubarkan. Ini termasuk premanisme,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Sirodj, usai pertemuan.

Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu diberikan pencerahan supaya tahu mana Islam radikal, dan yang tidak. Termasuk ormas yang mencoreng Islam dan NKRI.

“Menko Polhukam mendukung sekali. Kita diminta pemerintah untuk mendukung bersama-sama, itu nggak bisa pemerintah sendirian,” tuturnya. (ren)

Nelayan bersiap melaut (KoranBaru/Anhar Rizki Affandi)

KoranBaru – Enam nelayan asal Sinjai berhasil dipulangkan setelah ditahan oleh Angkatan Laut Timor Leste selama enam bulan. Keenamnya tiba di Makassar, Sulawesi Selatan Jumat malam, 24 Februari 2012.

Menumpang pesawat Lion Air JT-740, mereka memasuki kota itu melalui Bandar Udara Hasanuddin. Bupati Sinjai, Rudyanto Asapa, memimpin rombongan penjemput. 

Asapa menyatakan upaya pembebasan warga Desa Buhung Pitue, Pulau Sembilan, itu sudah dilancarkan sejak lama.  

"Butuh waktu yang cukup lama meski kami menemui kesulitan ," ujarnya.  

Keenam nelayan itu Kaharuddin (nakhoda kapal), serta lima awak lain yakni Laji, Ambo Tang, Syeta, Hasran, dan Bachtiar.

Sang bupati mengaku jalur nondiplomatik dipilih dalam usaha pendekatan ke pemerintah Timor Leste. Awalnya, Asapa menggunakan jalur diplomasi melalui KBRI Timor Leste denganmenggandeng pengacara Hendardi.

Pada kesempatan itu, Asapa membantah jika warganya sengaja memasuki wilayah Timor Leste secara sengaja. Itu juga yang menjadi kendala terbesar untuk menjelaskan serta meyakinkan pihak Pemerintah Timor Leste jika para nelayan itu tanpa sengaja memasuki wilayah negara itu.

"Perahunya tertiup angin dan terbawa ombak sehingga memasuki wilayah Timor Leste," tegasnya.

Asapa juga berusaha meyakinkan jika nelayan tersebut tidak sedang menyelundupkan minyak solar 1000 liter. 

"Mereka hanya memuat 400 liter solar. Itu pun sebagai bahan bakar kapal yang mereka gunakan," tambah Rudi. 

Pasukan Organisasi Papua Merdeka (KoranBaru/Banjir Ambarita)

KoranBaru - Tokoh Pemuda Papua menyoroti tiga hal pokok yang menjadi penyebab konflik horisontal dan vertikal di Bumi Cendrawasih. Tiga penyebab yang diyakini itu adalah perbedaan idelogi di internal rakyat Papua, persoalan pembangunan, dan dugaan pelanggaran HAM.

“Masih terjadi perbedaan ideologi. Secara historis, ada sebagian yang merasa sudah merdeka,” kata salah satu Tokoh Pemuda Papua, Heronimus Hilapok, dalam diskusi di Kantor Yayasan Bung Karno, Jakarta, Kamis 23 Febuari 2012.

Untuk masalah ideologi, Heronimus menyarankan pemerintah mengintensifkan dialog Papua Jakarta. Dia juga menyoroti implementasi UU Otonomi Khusus Papua yang kurang jelas, meski undang-undang tersebut merupakan solusi untuk mengatasi persoalan Papua.

“Dana kesehatan 15 persen, dan 30 persen untuk pendidikan. Di sudut kampung masih teriak-teriak, berarti implementasi belum maksimal,” kata dia.

Implementasi UU yang masih terkendala, kata Heronimus, karena regulasi ini hanyalah alat posisi tawar antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua. Misalnya, soal beberapa bupati yang diduga korupsi yang sampai saat ini belum ada tindakan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Presiden. “Mereka ‘jualan’ tentang isu kemerdekaan Papua, pemerintah jadi takut,” kata dia.

Soal ancaman kemerdekaan ini, ia meminta pemerintah harus tegas karena soal kemerdekaan bukan hanya urusan satu atau dua orang saja.

Hal senada disampaikan Kontributor Yayasan Bung Karno yang juga mantan aktivis GMNI, Leo Hartono. Menurut Leo ada beberapa bupati yang terindikasi korupsi namun mengancam melakukan gerakan Papua merdeka jika diproses secara hukum.

Untuk itu pemerintah, harus tegas dengan pihak ini. “Jangan takut, oleh karena itu harus diusut,” kata Leo.

Narapidana asing masih menghuni Lapas Kerobokan (ANTARA/ Nyoman Budhiana)

KoranBaru – Sebanyak 14 narapidana asing kemarin sore diangkut dari Lapas Kelas II A Kerobokan Denpasar yang kondisinya sudah hancur akibat rusuh 3 hari. Namun, malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA, mereka dikembalikan ke Lapas terbesar di Bali itu.

Rupanya, kemarin bukan evakuasi untuk para napi asing itu. Mereka ternyata dipertemukan dengan konsulat jenderal (Konjen) masing-masing terpidana di Polresta Denpasar.

“Jumlahnya 14, termasuk Scott Anthony Rush. Kemarin itu bukan evakuasi napi asing. Tapi kami membawa mereka ke Polresta Denpasar untuk dipertemukan dengan konjen masing-masing,” kata Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Wing Handoko saat berbincang dengan KoranBaru.com, Jumat 24 Februari 2012.

Handoko mengatakan, dalam pertemuan tersebut dibahas rencana untuk mengevakuasi ke-14 narapidana asing tersebut. Salah satu yang dibahas adalah lokasi evakuasi paling pas untuk para narapidana tersebut.

“Dijelaskan pula kenapa mereka harus dievakuasi, ya karena kondisi lapas yang tak memungkinkan lagi. Ini semua juga keamanan dan kenyamanan mereka. Dibicarakan juga ke mana nantinya mereka akan dievakuasi,” ujar Handoko.

Kendati sudah ada pembicaraan, hingga saat ini aparat keamanan mengaku belum memutuskan lokasi evakuasi yang cocok ke narapidana asing tersebut.

“Jadi, evakuasi terhadap warga asing itu belum dilakukan. Baru akan dievakuasi setelah pembicaraan itu. Itu mengapa mereka akhirnya dikembalikan malam hari semalam,” kata Handoko. (umi)

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (panoramio)

KoranBaru - DW, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dipindah ke Dinas Pajak DKI sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. DW, pegawai Pajak Golongan IIIC yang memiliki rekening puluhan miliar itu pindah ke Dinas Pajak DKI bersama 99 orang staf lainnya dari Direktorat Jenderal Pajak.

“Pindah secara massal 100 orang. Dinas Pelayanan Pajak DKI menampung dengan harapan bahwa orang-orang yang pindah dari Direktorat Jenderal Pajak itu dapat mengelola PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” kata Pelaksana Harian Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak DKI, Dzuli Zulkarnaen, dalam perbincangan dengan KoranBaru.

Menurut Dzuli, DW baru saja pindah satu bulan lalu, bukan tiga bulan lalu seperti yang disebutkan Kepala Dinas Pajak DKI Iwan Setiawandi. Bagi Dzuli, kiprah DW belum bisa dilihat secara utuh karena memang masih sangat baru ke Dinas Pajak DKI.

“Baru sekali, masih seumur jagung itu sih. Dan sekarang dia sebagai staf di Kantor Pajak Setiabudi, baru sebulan,” kata Dzuli.

Bagaimana kinerja DW selama satu bulan di Dinas Pajak Pemda DKI? “Laporan dari teman-teman selama ini baik. Selama sebulan. Kami tidak tahu kalau sebelumnya. Bermasalahnya di sana (Ditjen Pajak) bukan di sini. Di sini selama 1 bulan dia baik,” kata Dzuli.

Kejaksaan Agung menetapkan DW sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. DW sudah dicekal dan rekeningnya yang bernilai puluhan miliar sudah diblokir. Kejaksaan sudah menggeledah DW dan menyita beberapa barang untuk dijadikan barang bukti.

Penggeledahan juga dilakukan terhadap istri DW berinisial DA, yang juga bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penggeledahan, Kejaksaan menyita satu unit CPU komputer milik DA dari meja kerja DA di Direktorat Jenderal Pajak.

Lapas Kerobokan Denpasar, Bali (Dewi Umaryati | KoranBaru)

KoranBaru – Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali, masih menghitung kerugian akibat kerusuhan yang terjadi. Empat hari pascarusuh, pejabat setempat belum bisa memprediksi kerugian material yang terjadi di Lapas Kelas II A tersebut.

"Dirjen Pemasyarakatan sedang melakukan penghitungan kerugian. Tiga hari ke depan baru bisa didapat hasilnya," kata Kalapas Kerobokan, I Gusti Ngurah Wiratna, kepada KoranBaru, Sabtu, 25 Februari 2012.

Wiratna belum bisa bicara banyak mengenai kondisi lapas. Ia hanya memastikan bahwa situasinya sudah stabil dan dalam upaya pemulihan situasi seperti sedia kala. "Saya belum bisa bicara banyak. Kemenkumham meminta agar terus bekerja dan bekerja," ucapnya.

Kini, ia tengah mengumpulkan para napi untuk kembali membangun komunikasi dan menyamakan persepsi. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk komitmen yang akan mereka bangun bersama serta aturan yang akan mereka sinkronkan.

Situasi lapas terbesar di Bali itu sempat mencekam akibat kerusuhan yang terjadi selama hampir tiga hari bertutur-turut. Sejumlah bangunan perkantoran dibakar napi yang mengamuk. Menghanguskan dokumen-dokumen penting. Buntut indisen ini, sekitar 1.015 napi dievakuasi. Kalapas dan KPLP Kerobokan juga dicopot dari jabatannya.

Rumah DW di Cipinang Melayu, Jakarta Timur (Nur Eka Sukmawati)

KoranBaru - Banyak orang di lingkungan rumah mantan pegawai Ditjen Pajak, DW, merasa kaget dengan kasus yang menimpa tentangganya itu. Mereka tidak menyangka kalau Dhana terlibat kasus hukum.

Salah seorang sahabat orangtua DW, Simon, membeberkan sedikit mengenai sosok lelaki yang juga senior Gayus saat menuntut ilmu di STAN itu. Menurut Simon, DWa merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik DW yang bernama Windi yang tinggal di Bogor adalah seorang tentara.

“Saya kaget, saya baca di running text. Dia baik dan rajin ke masjid,” kata Simon, saat ditemui di kediaman Dhana, di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Sabtu 25 Februari 2012.

Rumah yang ditempati DW saat ini merupakan warisan dari orangtuanya, dan dia tinggal di rumah itu setelah menikah. “Kedua orangtuanya kini sudah meninggal,” katanya lagi. Setelah 10 tahun menikah, DW baru dikaruniai seorang putra yang saat ini usianya sudah 1,5 tahun.

Kejaksaan Agung saat ini sudah menetapkan DW sebagai tersangka dalam dugaan rekening tidak wajar. Sabtu pekan lalu, Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (PPTPK) dari Kejaksaan Agung sudah memeriksa kediaman DW. Pemeriksaan dilakukan mulai pukul 13.00-18.00 WIB.

Dari penggeledahan itu, tiga petugas membawa sejumlah kardus yang diduga kuat berisi dokumen. Selain itu, mobil mini cooper warna hijau milik DW juga dibawa.

Sejak penggeledahan itu, DW tidak lagi terlihat berada di rumah. Sebab sejumlah tentangga tidak pernah melihatnya ada di masjid, seperti biasanya. (umi)

Sejumlah TKI ilegal dideportasi dari Malaysia (ANTARA/ Mika Muhammad)

KoranBaru - Mulai 2017, pemerintah bertekad menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia sebagai pembantu rumah tangga ke berbagai negara.

“Di tahun 2017, tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan status sebagai pembantu,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, di Seminar Nasional Kebijakan Bagi TKI Pascamoratorium di Universitas 17 Agustus Surabaya, Sabtu 25 Februari 2012.

Untuk mewujudkannya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tengah menyiapkan berbagai keperluan, termasuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Dan, menyiapkan pelaksanaan sertifikasi bagi calon TKI.

“Kerja sama dengan Kemendiknas segera kami lakukan, itu untuk mendukung program yang kami siapkan,” ujarnya.

Muhaimin menyebut, jumlah TKI di luar negeri kini berjumlah sekitar 116 juta orang. Sebanyak 47,5 persen di antaranya lulusan SD atau tidak lulus SMP.

Peningkatan pendidikan diharapkan bisa membawa perubahan keterampilan TKI, termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban saat bekerja di luar negeri. Selebihnya, juga akan diberlakukan sertifikasi bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

Pemerintah memberlakukan moratorium setelah terjadi berbagai kasus yang menimpa TKI di luar negeri, seperti Arab Saudi, Kuwait, Arab Saudi dan Yordania. Moratorium untuk Malaysia telah dicabut, sejak 1 Desember 2011. Namun, pengiriman TKI baru akan dilakukan pada 1 Maret 2012. (umi)

Mindo Rosalina Manulang (KoranBaru/Fernando Randy)

KoranBaru – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai akan meninjau ulang perlindungan terhadap Mindo Rosalina Manulang.

Hal ini menyusul tindakan kuasa hukumnya, Achmad Rifai yang mengatakan Rosa akan melaporkan menteri yang memintah jatah fee delapan persen dalam sebuah proyek yang melibatkan Rosa.

Menurut Semendawai, seharusnya Ahmad Rifai tidak menyampaikan hal tersebut secara terbuka kepada publik, dan dapat dilaporkan secara diam-diam kepada KPK. Karena yang dilakukan Ahmad Rifai justru akan membahayakan posisi Rosa.

“Karena Rosa dapat menjadi target serangan balik dari pihak-pihak yang keberatan atas pernyataan-pernyataan yang diungkap kuasa hukumnya. Jika itu sudah melalui persetujuan Rosa, maka perlindungan bisa dihentikan" ujar Semendawai dalam keterangan yang diterima KoranBaru, Jumat 24 Februari 2012.
Peninjauan ulang terhadap perlindungan Rosa didasarkan pada perjanjian Rosa dan LPSK. Dia menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi yang masuk dalam program perlindungan LPSK bersedia untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama berada dalam perlindungan LPSK.

"Dalam rangka program perlindungan LPSK kepada Rosa, seharusnya tidak ada informasi apapun yang disampaikan Rosa ke pihak luar, hal tersebut akan memperlemah posisi saksi dan menempatkan dirinya pada posisi berbahaya" katanya.
Lebih lanjut, Semendawai juga mengatakan, LPSK akan meneliti keabsahan Ahmad Rifai sebagai kuasa hukum Rosa. Alasannya, sampai saat ini dia mengaku belum pernah menerima surat kuasa Ahmad Rifai sebagai kuasa hukum Rosa.

"Jika ternyata Ahmad Rifai tidak sah menjadi kuasa hukum Rosa, LPSK akan membatasi pihak-pihak yang dapat bertemu Rosa, kecuali atas persetujuan LPSK,” tegasnya.
Sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban, penghentian perlindungan dapat dihentikan dengan alasan saksi dan atau korban melanggar ketentuan perjanjian. Atau LPSK berpendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

"Jika tindakan Ahmad Rifai tersebut merupakan kesepakatan dengan Rosa, maka LPSK dapat menilai bahwa Rosa tidak lagi merasa terancam dan perlindungan dapat dihentikan," ucapnya. (umi)

Samuel Jackson bersama Maybach 57 S (automotto.com)

KoranBaru - Setiap orang bermimpi memiliki mobil yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Tak terkecuali selebritas. Mereka ingin mengedepankan kekuatan ekonomi, gaya, penampilan, dan eksotisme koleksi mereka, termasuk mobil pribadi.

Bahkan, seperti dilansir Automotto, Jumat, 24 Februari 2012, para seleb ini yang punya selera bagus soal pilihan mobil dan tidak segan-segan merogoh kocek dalam-dalam untuk memboyong mobil yang mereka inginkan.

Tak heran bila tunggangan para artis kaya raya membuat orang-orang di seluruh dunia berdecak kagum, karena kemewahannya.

Kendaraan yang mereka tunggangi tersebut adalah mobil bermerek terkenal atau mobil yang telah dipercantik dengan sejumlah modifikasi.

Berikut daftar-daftar artis dan mobil kerennya:

1. Samuel Jackson (Maybach 57 S)
Aktor dan produser film-film di Amerika senang dengan mobil buatan Jerman.

2. Ozzy dan Sharon Osbourne (Bentley Continental GT)
Suami-istri dari keluarga The Ousborne yang fenomenal ini memilih mengendarai mobil lansiran tanah Britania.

3. Sylvester Stallone (Mustang GT custom)
Aktor kawakan yang dikenal dengan film Rambo dan Rocky Balboa ini memilih kendaraan sports car untuk aktivitasnya.

4. Tom Cruise (Bugatti Veyron)
Suami dari Katie Holmes ini menyenangi tunggangan dengan tenaga yang besar sekaligus tampilan eksotis.

5. Bradd Pitt (Chevrolet Camaro custom)
Pasangan hidup, Angelina Jolie tampaknya harus merebut peran untuk menunggangi Bumblebee Chevy Camaro pada film ‘Transformer’.