Stasiun pengisian bahan bakar minyak (VIVAnews/Fernando Randy)

VIVAnews – Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah mengatakan partai koalisi pemerintahan mendukung rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) itu memberi sejumlah catatan untuk rencana tersebut.

“Golkar, PKB, PPP, PAN, semuanya memberikan dukungan,” ujar Jafar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 6 Maret 2012. “Semuanya memberikan dukungan, dengan catatan selisih kenaikan dimanfaatkan untuk hal lain, seperti kemiskinan, kesempatan kerja atau nelayan.” 

Dari seluruh anggota Setgab, lanjut Jafar, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih ragu ragu. Petinggi PKS sendiri masih ragu-ragu mendukung atau tidak. Dalam waktu dekat para petinggi partai itu akan menggelar pertemuan membahas masalah ini.

Meski masih ragu-ragu, Jafar menegaskan bahwa isyarat kenaikan harga BBM telah terlihat sejak pembahasan Undang-undang APBN 2011. Undang-undang APBN 2011 itu telah mengatur pembatasan BBM bersubsidi. Selain itu juga mengatur masalah peralihan BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). “Sekarang harga BBM US$120 per barel, sudah berbeda dengan US$30 per barel,” kata Jafar.

Pemerintah, lanjut dia, sadar keputusan menaikkan harga BBM itu akan memberatkan masyarakat. Karena akan berpengaruh pada inflasi. Namun, dengan sejumlah program bantuan kepada masyarakat, diharapkan keputusan ini bisa diterima masyarakat. Kita harapkan kalau ada pengurangan subsidi, bagaimana masyarakat diberikan kompensasi dengan kegiatan padat karya,” kata dia.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan partainya mempunyai satu kelemahan yang membuat mereka mudah disudutkan oleh pihak-pihak lain.

"Kelemahan Demokrat adalah tidak punya televisi," kata Anas usai melantik pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Maret 2012. Anas menyadari pentingnya peran televisi dalam pembentukan opini publik saat ini.

Ia pun merasa Demokrat perlu membuat stasiun televisi guna mengklarifikasi berbagai pemberitaan yang memojokkan partai mereka. "Saat ini belum ada. Tapi nanti bakal ada," ujar Anas.

Anas sendiri tak mau ambil pusing dengan berbagai pemberitaan miring soal partai yang dipimpinnya itu. "Yang penting kegiatan Demokrat jalan terus, roda organisasinya berputar terus. Diberitakan atau tidak diberitakan buat kami tak jadi soal," tegasnya.

Anas juga mengklarifikasi kabar yang menyebut Fraksi Demokrat sedang melakukan pembersihan besar-besaran dengan menggeser sejumlah anggotanya ke komisi lain di DPR, bahkan hendak mengganti ketua fraksinya.

"Yang benar adalah Demokrat sedang melakukan penataan secara menyeluruh dan komprehensif agar kinerja makin baik," kata Anas.

Ahmad Muzani (Gerindra) (Antara/ Yusran Uccang)

VIVAnews - Hingga saat ini belum ada keputusan mengenai empat permasalahan krusial dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang masih tengah dibahas dalam Rancangan Undang-undang Pemilu di DPR. Keempatnya, yakni parliamentary threshold (PT) atau ambang parlemen, sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan sistem penghitungan suara.

Terkait itu, Sekretaris Jendral Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan, jika pun ada kesepakatan dalam pembahasan permasalahan tersebut di RUU Pemilu, pihaknya akan setuju bila dibicarakan di tingkat elit pimpinan partai.

“Karena, yang paling penting bagi Gerindra adalah tahapan pemilu itu jangan sampai terganggu. Kalau terganggu, mengakibatkan kualitas pemilu juga terganggu,” kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret 2012.

Karenanya, anggota Komisi I DPR ini berpandangan, jika permasalahan Pemilu itu semakin cepat diselesaikan di tingkat pimpinan, maka jadwal menyelesaikan RUU itu pada akhir Maret 2012 ini bisa tercapai. “(Tapi) kalau ini diulur-ulur, Maret akhir nanti tidak selesai,” kata Muzani.

Dia menambahkan, saat ini Gerindra dalam posisi memelajari mengenai masalah sistem pemilu yang terbuka atau tertutup. Termasuk masalah alokasi kursi per dapil dan soal PT. Namun, dia berpandangan kalau hal itu diselesaikan di Panja RUU Pemilu, maka tidak akan ada titik temu penyelesaian.

“Karena yang punya kewenangan adalah para pimpinan partai. Dan kami mendesak supaya ini cepat diselesaikan, dan semakin cepat pimpinan partai bersikap, akan makin memermudah proses pembahasan kami yang ada di panja,” tuturnya.

Saat ditanya, apakah Gerindra melihat ada skenario yang sengaja membuat pembahasan RUU Pemilu deadlock agar kembali memakai UU yang lama? Muzani menegaskan, tidak juga. “Karena UU yang lama banyak kekurangan, terutama di DPT dan segala macam,” ujarnya.

Muzani juga menambahkan, tidak ada pihak-pihak yang diuntungkan dari UU yang lama. Apalagi, menurutnya, di UU yang lama, sebagian masih banyak kekurangan di sana-sini. “Misalnya sisa kursi, DPT, sejauh ini banyak bolong juga,” ujar Muzani.

Lebih jauh dia mengatakan, secara keseluruhan draft UU Pemilu sekarang yang tengah dibahas ini sudah cukup baik. “Cuma empat masalah itu yang belum ada titik terang. Peran Bawaslu sekarang sudah cukup bagus,” kata Muzani. (sj)

Laporan Oscar Ferri

Gedung DPR/MPR (VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Pimpinan DPR dan Komisi II DPR diingatkan untuk tidak salah pilih dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemerintah Daerah (Pemda).

Ketua Divisi Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, mengatakan, banyak hal penting yang harus dipertimbangkan oleh Pimpinan DPR dan Komisi II yang membidangi pemerintahan tersebut.

Salah satunya, pimpinan DPR dan Komisi II harus mempertimbangkan faktor pengalaman, yang bersangkutan pernah terlibat dalam Pansus RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sekarang menjadi UU Nomor 27 Tahun 2009 atau populer dengan sebutan UU MD3.

“Alasannya adalah agar visi dan spirit pembahasan (UU MD3) terdahulu, khususnya yang menyangkut penguatan DPRD, tetap terpelihara dan berkesinambungan," kata Ronald di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret 2012.

Seperti diketahui, setelah RUU Desa, usulan pemerintah yang ditandatangi Presiden 4 Januari 2012 dalam rapat paripurna adalah RUU Pemerintahan Daerah. Sementara pada Selasa 28 Februari, DPR melakukan pengesahan Pansus RUU Pemerintah Daerah dan RUU Desa. RUU Pemerintah  Daerah dan RUU Desa hanya dibentuk satu pansus.

Laporan Oscar Ferri

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman (Antara/ Fahrul Jayadiputra)

VIVAnews – Pemerintah berencana menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, di tengah rencana tersebut, isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berhembus.

Menanggapi indikasi gerakan massal yang siap menggulingkan pemerintahan, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman menyatakan, Polri siap mengantisipasinya.

“Tentu kita akan melakukan pengamanan terhadap pengunjuk rasa dan kita harapkan kegiatan ini tidak ada pengerusakan,” ujar Sutarman di gedung DPR, Senin 5 Maret 2012.

Terkait jumlah massa yang akan turun ke jalan, Sutarman mengatakan, pihaknya akan terlebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini dilakukan agar ESDM menjelaskan kepada masyarakat yang tidak puas terhadap kebijakan kenaikan BBM.

“Kita sama-sama diskusi sehingga terjadi titik temu. Bisa diambil kesimpulan dan bisa didiskusikan dan dari forum itu, sehingga tidak terlalu banyak turun ke jalan,” jelasnya.

Adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menginformasikan adanya rencana kelompok tertentu untuk menggulingkan pemerintahan SBY. Baca selengkapnya di tautan ini.

Anas pun membantah isu penggulingan pemerintahan SBY adalah rekayasa Partai Demokrat untuk mengkounter isu kenaikan BBM. Baca selengkapnya di tautan ini.   (umi)

Menko Polkam Djoko Suyanto (ANTARA/Dhoni Setiawan)

VIVAnews – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto angkat bicara soal isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutnya, demo menuntut turunkan pemerintahan SBY-Boediono hampir tiap hari terjadi.

“Demo boleh, asal taat hukum, tidak melanggar aturan. Terutama tidak mengganggu kepentingan orang lain yang lebih besar,” ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.

Kendati demikian, hingga hari ini Djoko mengaku belum mengetahui adanya gerakan massa untuk turun ke lapangan menggulingkan SBY.

“Kalaupun ada, intelijen pasti sudah tahu. Tetapi kan tidak perlu dishare ke teman-teman,” tuturnya.

Jika memang ada gerakan penggulingan SBY, Djoko menilai sebagai sesuatu yang tidak demokratis.

“Kalaupun ada ide-ide untuk hal yang disampaikan tadi, mari kita tempuh dengan cara yang demokratis dan konstitusional. Tunggu saja 2014,” tegasnya. (umi)

Angelina Sondakh (Blog Angelina Sondakh)

VIVAnews – Politisi Demokrat Angelina Sondakh kembali berkantor di Gedung DPR RI. Mengenakan baju batik warna biru, berkacamata, dengan rambut digerai, Angie memasuki Gedung Nusantara DPR untuk mengikuti rapat Fraksi Demokrat.

Angie mengatakan dirinya bersyukur telah diberi izin oleh fraksinya untuk menyelesaikan urusannya di persidangan Tindak Pidana Korupsi selama dua minggu belakangan. Kini ia siap menyelesaikan tugas-tugas kedewanannya yang sempat terbengkalai.

"Hari ini saya hadir untuk kegiatan fraksi. Saya mengajukan izin sekitar dua minggu untuk menyelesaikan perkara hukum saya. Alhamdulillah diberikan izin fraksi," ujar Angie di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 2 Maret 2012.

Angie meminta semua pihak melihat permasalahan hukum yang dihadapinya dengan jernih. Angie juga menegaskan dirinya akan terus mengikuti proses hukum dengan baik. "Hargai proses hukum yang ada," kata mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu.

Angie mengaku belum mempersiapkan kuasa hukum untuk mendampingi proses hukumnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games. "Saya belum menunjuk pengacara," kata dia.

Mahkamah Agung (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan pembentukan Panja Putusan MA tidak akan mencampuri ranah yudikatif. DPR berkilah, Panja itu justru akan membantu masyarakat dalam mencari keadilan.

“Bukan mencampuri. Tapi justru membantu masyarakat yang ingin mendapat keadilan. Selama ini eksekusi keputusan MA masih belum berjalan secara fair dan objektif,” kata Wakil Ketua DPR, Nasir Djamil, kepada VIVAnews.com, Senin 5 Maret 2012. Panja Putusan MA ini dibentuk pada 30 Januari 2012.

Nasir menjelaskan, Panja ini dibentuk berdasarkan argumentasi banyaknya putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap namun bermasalah dan tidak dapat dieksekusi. “Selain itu panja tersebut juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan perubahan RUU Mahkamah Agung,” jelasnya.

Nasir menyadari, pembentukan Panja ini dapat menuai kritik dan kecaman dari MA karena berpotensi menintervensi kekuasaan kehakiman. Namun, Nasir menegaskan, Panja ini tidak akan mengintervensi kemerdekaan hakim.

Nasir memaparkan, berdasarkan Laporan MA pada 28 Februari 2012 tentang Laporan Tahunan MA 2011, diketahui tingkat penyelesaian perkara sudah cukup tinggi di MA. Namun, masih ada perkara yang belum putus di atas 1 tahun yang berjumlah 1.813 perkara.

Selain itu, ada catatan mengenai kualitas hakim, baik dari sisi kemampuan fisik dalam mengelola manajemen perkara serta dari kemampuan keahlian untuk memutuskan perkara dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. “Juga ada permasalahan putusan MA yang mengusik rasa keadilan masyarakat, misalnnya Putusan Rasminah, Putusan Prita,” jelas Nasir.

Menurutnya, Panja Putusan MA ini juga harus diarahkan agar MA mampu melakukan reformasi baik dari sisi kuantitas penyelesaian perkara, dan lebih utama dari sisi kualitas putusan. “Tidak hanya menegakkan hukum, melainkan juga mampu menegakkan keadilan serta memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya. (eh)

Aburizal Bakrie (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku tidak pernah mendengar soal rencana penggulingan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya nggak tahu dan nggak pernah merasa ada rencana penggulingan itu. Yang bikin rencana itu siapa?" ujar Aburizal balik bertanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret 2012.

Aburizal menegaskan partainya tetap akan mendukung pemerintahan SBY-Boediono hingga akhir periode di tahun 2014. "Kami mendukung pemerintahan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkap adanya rencana untuk menggulingkan Presiden SBY. Menurutnya, informasi itu ia terima dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto.

"Dua hari yang lalu Menko Polhukam menyatakan ada tanda-tanda untuk menggulingkan pemerintahan melalui isu kenaikan BBM bersubsidi," kata Anas hari ini, 5 Maret 2012, di Yogyakarta.

Anas pun meyakini kebenaran informasi tersebut dan mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menaati konstitusi. Sejumlah kalangan menganggap isu penggulingan presiden itu direkayasa Partai Demokrat sendiri. Anas Urbaningrum membantah keras soal tuduhan rekayasa itu.

Tantowi Yahya dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews – Kandidat calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar, Tantowi Yahya, menyatakan bahwa kader Golkar yang ingin mengikuti Pemilukada harus maju dari partainya sendiri.

"Peraturan organisasi jelas mengatakan, kader kami tidak boleh diusung atau maju lewat partai lain atau jalur independen. Jadi siapapun yang mau maju harus melalui Golkar," tegas Tantowi kepada VIVAnews, Senin 5 Maret 2012.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan peraturan tersebut berlaku kepada seluruh kader Golkar tanpa kecuali mulai tahun 2011 kemarin. Tantowi menjelaskan, Golkar membuat peraturan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana Golkar dirugikan karena kader-kader Golkar justru 'dibajak' partai lain dalam pertarungan pemilukada.

Lebih jauh lagi, kader-kader Golkar yang diusung partai lain dalam pemilukada itu lantas sungguh-sungguh pindah ke partai terkait. "Bagaimanapun, partai mempunyai peran membesarkan kadernya dan berhak atas kader itu. Jadi peraturan itu bertujuan agar marwah partai tetap terjaga," jelas Tantowi.

Terkait nama Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang juga dipertimbangkan Golkar untuk diusung maju ke Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Tantowi menyatakan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan partai. Namun apabila Alex nantinya tak diputus Golkar untuk maju ke Pilgub DKI, Tantowi meminta Alex untuk berbesar hati.

"Jika Alex tetap ingin maju di Pilgub DKI meski tak diputus partai, maka ia harus melepas semua atribut Golkarnya. Itu sudah peraturan organisasi," tegas Tantowi.

Golkar sendiri baru akan menggelar rapat pleno sore ini untuk memutuskan siapa yang hendak mereka usung dalam Pilgub DKI. "Rapat di kantor Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie jam 4 sore di Wisma Bakrie," ujar Tantowi.

Sejauh ini, ada tiga bakal calon yang digadang-gadang Golkar untuk dimajukan sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta. Ketika tokoh itu adalah Tantowi Yahya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DKI Jakarta Prya Ramadhani, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. (eh)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Antara/ Yudhi Mahatma)

VIVAnews – Pemandangan tidak biasa terlihat di Kota Denpasar, Bali. Sejak Minggu 4 Maret 2012, puluhan spanduk berisi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertebaran di sudut-sudut kota Pulau Dewata itu.

Spanduk-spanduk itu dipasang oleh pihak yang menamakan diri sebagai 'Gerakan Indonesia Bersatu.' Spanduk berukuran 3 x 1 meter di Jalan Suli, Denpasar, misalnya bertuliskan "Jangan Hancurkan Negeri dengan Fitnah dan Caci Maki."

Spanduk lainnya di bundaran Jalan Raya Renon-Hayam Wuruk-Hang Tuah, Sanur, bertuliskan "Stop menghasut rakyat, mengganggu kabinet!" Berdasarkan pantauan VIVAnews, masih banyak spanduk dukungan terhadap SBY lainnya yang dipasang di beberapa sudut jalan Kota Denpasar.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, menyatakan spanduk-spanduk itu tidak dipasang oleh Partai Demokrat. "Itu bukan dari Demokrat. Saya sempat kaget juga ternyata banyak rakyat yang bersimpati kepada SBY," kata Mudarta kepada VIVAnews, Senin 5 Maret 2012.

Mudarta berpendapat munculnya spanduk-spanduk macam itu adalah hal wajar mengingat akhir-akhir ini menurutnya banyak gerakan yang menyudutkan Partai Demokrat dan mengganggu kinerja presiden. "Itu pasti akan mengganggu pembangunan," ujar Mudarta.

"Jadi barangkali ini merupakan perbuatan para pendukung SBY-Boediono, bagian dari komponen masyarakat yang mendukung pemerintah untuk konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya," imbuh Mudarta.

Ia meminta munculnya spanduk-spanduk itu tidak dikaitkan dengan pembelaan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, ataupun guna mengembalikan citra Partai Demokrat yang saat ini sedang terpuruk.

"Ini murni berasal dari orang yang ingin pemerintah berjalan baik," tegas Mudarta. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung pemerintahan yang sah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkap adanya rencana untuk menggulingkan Presiden SBY. SBY sendiri adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Menurut Anas, informasi itu ia terima dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto. "Dua hari yang lalu Menko Polhukam menyatakan ada tanda-tanda untuk menggulingkan pemerintahan melalui isu kenaikan BBM bersubsidi," kata Anas hari ini, 5 Maret 2012, di Yogyakarta.

Anas meyakini kebenaran informasi tersebut. Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menaati konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. (ren)

Andi Nurpati (Antara/Puspa Perwitasari)

VIVAnews – Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilakukan pemerintah. Jika tidak, pemerintah harus merogoh anggaran APBN yang sangat besar untuk membiayai subsidi.

Daripada defisit, “Maka dilakukan penyesuaian. Syukur-syukur jika bisa dihemat, dana subsidi itu  bisa dialokasikan kepada masyarakat miskin,” kata Andi Nurpati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret 2012.

Menurut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, kelompok yang selama ini menikmati premium adalah kelompok menengah ke atas. Kelompok ini banyak memiliki kendaraan roda empat.

Kenaikan harga BBM, katanya, juga tak bisa diatasi dengan pemangkasan belanja pegawai. Kebijakan itu bukanlah solusi yang bagus. “Karena kalau kita mengurangi gaji pegawai, gaji mereka hanya seperti itu. Orang-orang yang bapak ibunya PNS pasti tahu lah, pas-pasan,” ujarnya.

Menurut Andi, apapun yang nantinya diputuskan pemerintah dan DPR, itu sudah dianggap mewakili Bangsa Indonesia.  Dan pemerintah telah berkoordinasi dengan DPR soal kenaikan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengatakan, jika tujuannya menghemat keuangan negara, harga BBM idealnya dijual dengan harga Rp6500 per liter. Ini berarti menaikkan harga BBM sebesar Rp2000 per liter.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengajukan dua opsi dalam menyikapi pembatasan subsidi BBM sebesar Rp123,6 triliun dalam APBN 2012, yakni opsi menaikkan harga BBM sebesar Rp1500 (dari Rp4500 menjadi Rp6000 per liter), dan opsi subsidi konstan sebesar Rp2000 per liter (menjadi Rp6500).

Sementara itu, subsidi BBM dalam APBN 2012 telah dipatok sebesar Rp123,6 triliun, lebih rendah dari realisasi subsidi BBM 2011 sebesar Rp160 triliun, atau anggaran subsidi BBM dalam APBN 2011 sebesar Rp129,6 triliun. Dalam UU APBN 2012 juga disebutkan adanya ketentuan untuk tidak menaikkan harga BBM.

Laporan: Oscar Ferri

Aburizal Bakrie Kunjungi Tempat Produksi Susu Kemasan di Kab. Sukabumi (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews - Kemenangan Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Februari 2013 nanti menjadi target Partai Golkar.

"Golkar Harus menang dalam pemilihan gubernur Jawa Barat nanti. Ini pekerjaan bersama untuk kebangkitan Golkar," ujar Aburizal Bakrie, usai temu kader di Hotel Sangga Buana, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis 1 Maret 2012.

Dia mengakui, ini menjadi tugas berat bagi Dewan Pimpinan Daerah Golkar, Jawa Barat. Khususnya menyiapkan berbagai program nyata bagi masyarakat dan kader-kader berkualitas.

Partai Golkar menargetkan menguasai 30% suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang. "Jawa Barat merupakan barometer bagi kemengan Golkar selanjutnya. Ini semua berdasarkan kalkulasi yang realistis dimana penduduk Jawa Barat mempunyai populasi terbesar di Indonesia," ungkapnya.

Jawa Barat mempunyai histori yang panjang dengan kejayaan Golkar di masa lalu. Ical mengatakan, Golkar harus mampu menyentuh masyarakat hingga di tingkat desa. Para pengurus diminta harus mampu melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui karya nyata.

Karya nyata bisa dilakukan juga dalam bentuk dampingan kader pada masyarakat langsung dengan menjalankan program yang telah ada dan dijalankan pemerintah.

"Seperti program pemberantasan TBC. Pemerintah telah menganggarkan pengobatan gratis bagi masyarakat. Namun banyak masyarakat yang belum tahu maka para kader bisa mendampingi mereka," paparnya.

Banyak program dampingan yang bisa dilakukan langsung oleh para pengurus dan kader Golkar di daerah yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membantah bahwa kabar penggulingan Pemerintahan SBY adalah isu yang direkayasa partainya untuk mengkounter isu kenaikan BBM.

“Informasinya bukan dari internal Demokrat. Saya menggaris bawahi apa yang disampaikan Menko Polhukam. Kalau dia bicara pasti tidak main-main,” kata Anas kepada VIVAnews.com, di Yogyakarta, Senin 5 Maret 2012.

Menurut Anas, jika masyarakat tidak setuju dengan kebijakan kenaikan BBM, boleh saja protes. Namun, kritik yang disampaikan harus dilakukan dengan cara yang benar.

“Jadi kalau ada yang kurang setuju, tidak setuju pada kebijakan Pemerintah kemudian mengkritik atau protes silahkan, tetapi dengan jalan yang demokratik juga,” tuturnya. “Ini pasti tidak rekayasa.”

Menurut dia, apa yang disampaikan Menko Polhukam tersebut adalah isu yang penting dan bukan isu internal Partai Demokrat. “Menko Polhukam kan bukan membahas Partai Demokrat tetapi membahas keselamatan demokrasi,” imbuhnya.

Sementara itu, saat ditanya tanggapan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan yang sempat melontarkan bahwa Wiranto akan menggulingkan Kekuasaan SBY? “Nanti saya tanya pak Ramadhan dulu ya,” jawab Anas.

Sutiyoso (Antara/ Yusran Uccang)

VIVAnews - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sangat yakin partainya akan lolos sebagai peserta pemilu. Keyakinan itu setelah ia melihat sendiri ekspektasi yang tinggi terhadap partai “Garuda Terbang” itu.

“Saya safari sejak ditunjuk sebagai Ketua Umum. Saya menginventasirasi sebenarnya seperti apa partai ini. Di beberapa daerah, ada yang sudah kosong, ada yang mau bubar, ada nomor telepon dan alamatnya, tapi palsu seperti lagu Ayu Ting Ting,” kata Sutiyoso.

Hal itu disampaikan Sutiyoso saat pidato politik di hadapan kader PKPI Bali di Kuta Timur Resort, Bali, Minggu 4 Maret 2012. “Saya merevitalisasi. Semenjak saya pimpin mulai menggeliat lagi.”

Bang Yos, sapaan Sutiyoso, mengatakan bahwa pada Pemilu 2009, ada 38 partai politik dan yang lolos hanya 9 partai politik. Ada 29 partai yang tak lolos parlemen. Dari 29 partai itu, jumlah akumulasi suaranya 19 juta atau 18,3 persen.

“Kalau partai ini bergabung, dia bisa menjadi runner up setelah Demokrat. Suaranya lebih besar dari Golkar dan PDIP. Itu suara pelarian dari Mercedes, Beringin, Banteng dan ingin ke Garuda Terbang,” ulas dia.

Mantan Gubernur DKI dua periode ini menegaskan tak ada kata menyerah bagi PKPI. Partai ini dinilai akan menjadi penghuni Senayan di 2014.

“Sebab jika kecamatan tak lolos akan merontokkan kabupaten. Kabupaten tak lolos akan merontokkan provinsi. Provinsi tak lolos akan merontokkan partai ini. Maka kita harus bekerja keras,” pinta Bang Yos. (eh)

Aburizal Bakrie Berpidato Saat Ramah Tamah Kader Partai Golkar Kab. Cianjur (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menyatakan bahwa popularitas Partai-nya yang naik menurut sejumlah survei bukanlah sebuah kebetulan, bukan pula karena faktor partai lain. Golkar makin dikenal luas masyarakat karena kerja keras seluruh kader sesuai program yang jelas dan terukur.

Berbicara di hadapan ratusan kader Golkar Kabupaten Cianjur, di Hotel Sangga Buana, Cianjur, Jawa Barat, 1 Maret 2012, Aburizal menjelaskan bahwa sejak tahun 2010, partainya telah mencanangkan program kerja tahunan secara nasional. Program tersebut harus dijalankan hingga menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.

Tahun 2010 disebut tahun Konsolidasi Organisasi. Program ini, paparnya, bersifat vertikal: konsolidasi organisasi/kepengurusan dari tingkat pusat hingga tingkat desa, dan horisontal: konsolidasi di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah naungan Golkar.

“Golkar adalah satu-satunya partai yang kepengurusannya paling lengkap se-Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, imbuhnya, kerja-kerja pemenangan pemilu tidak hanya dilakukan pengurus yang berada di Badan Pemenangan Pemilu, melainkan juga tanggung jawab seluruh pengurus di semua tingkatan.

Berikutnya, tahun 2011 disebut tahun Kaderisasi. Di tahun ini, Golkar memfokuskan program kerjanya untuk melakukan kaderisasi, mulai dari rekrutmen hingga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kader. “Makanya ada Diklat Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa) di seluruh Indonesia.”

Sedangkan tahun 2012 dicanangkan sebagai tahun Karya Kekaryaan. “Secara sederhana dapat dapat dikatakan bahwa di tahun ini Golkar fokus untuk berbuat dan bekerja untuk rakyat.”

Tahun 2013 ialah tahun Pemantapan, yakni memantapkan proses konsolidasi organisasi, kaderisasi dan karya kekaryaan. “Di tahun ini, Ketua Umum akan lebih sering turun ke daerah-daerah, untuk menyapa masyarakat, dan memastikan bahwa pengurus-pengurus Golkar di daerah telah siap menyambut Pemilu 2014,” urai Aburizal.

Jika program tersebut berjalan maksimal, Aburizal mengaku sangat yakin Golkar akan memenangi Pemilu 2014. Survei-survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei selama ini pun cukup menjadi ukuran hasil sementara kerja Partai.

“Sekarang saja, (popularitas) Golkar sudah 19 persen, dan kalau pemilu dilakukan tahun ini, Golkar adalah pemenangnya. Rasanya, bukan tidak mungkin, pada 2013 nanti, popularitas Golkar sudah mencapai 35 persen. Maka, pada Pemilu 2014, kita akan menjadi pemenang, bahkan jauh melampaui partai-partai lain,” terang Aburizal.

Laporan M. Arief Hidayat

Angelina Sondakh (VIVAnews/Fernando Randy)

VIVAnews - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati, mengungkapkan hingga detik ini belum ada wacana pergantian Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Namun Andi tidak menampik akan adanya  rotasi yang dilakukan pada komisi-komisi yang diduduki anggota DPR asal Partai Demokrat.

Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 5 Maret 2012. “Untuk ketua fraksi belum ada pembahasan,” kata Andi.

Meski belum ada wacana soal pergantian Ketua Fraksi, namun mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut mengakui, akan ada rotasi pada komisi-komisi yang diduduki anggota DPR dari Partai Demokrat. “Kalau wacana rotasi-rotasi komisi itu iya, tapi kalau ketua fraksi belum ada pembahasan,” ucap dia.

Santer beredar rumor yang menyebutkan, dalam waktu dekat Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah akan digantikan Edi Baskoro Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Pengganti Angie

Selain membicarakan wacana pergantian Ketua Fraksi, Andi juga menjelaskan soal penggantian posisi Angelina Sondakh di DPR. Sampai sekarang, partai pemerintah ini masih mengikuti proses pergantian anggota DPR sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Soal pengganti jelas. Pengganti apabila ada orang yang dinyatakan berhenti, maka penggantinya adalah suara berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, sepanjang calon tersebut masih memenuhi sarat sebagai anggota dewan,” kata Andi.

Meski belum mau menyebutkan nama pengganti Angie-sapaan Angelina-, namun Andi mengaku nama pengganti Angie sudah dikantongi PD. “Kalau itu sudah ada di KPU. Di partai juga sudah ada dipermanenkan, tidak bisa direkayasa,” ujar Andi.

Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games XXIV, Angie secara resmi dipecat Partai Demokrat dari kursi Wakil Sekretaris Jenderal. Keputusan itu diambli melalui rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum beberapa waktu lalu.

Laporan Oscar Ferri

VIVAnews - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Suharso Manoarfa, menegaskan partainya belum memutuskan untuk mengusung mantan Wakil Presiden, M Jusuf Kalla.

Hal ini dikatakannya untuk menanggapi terkait adanya dukungan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan, yang mendukun Jusuf Kalla sebagai calon presiden. “Tapi kami harapkan ada mekanisme, ada ketentuannya di dalam AD/RT. Jadi kita belum putuskan,” kata Suharso.

Suharso mengatakan, memang sudah ada beberapa DPW yang mendukung sosok JK sebagai calon presiden. Namun dia enggan menuturkan jumlah DPW yang telah menyatakan dukungan itu.

“Saya tidak tahu persis tapi memang ada itu, tapi belum menjadi keputusan kita, keputusan partai,” kata mantan Menteri Perumahan Rakyat yang digugat cerai istrinya itu.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan telah tutup buku soal figur calon presiden di Pemilihan Presiden 2014 mendatang. PPP Sulsel telah menemukan nama Jusuf kalla sebagai calon yang akan diusung.

Menurut Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara, pihaknya akan memperjuangkan nama Jusuf Kalla untuk didukung PPP pada Pilpres nanti. Mereka akan memanfaatkan momen itu pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kediri, Jawa Timur, pekan depan. (eh)

Lukman Hakim Saifudin (www.dpr.go.id)

VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan jajaran pimpinan partainya selalu siap sedia jika ada inisiatif lobi antar parpol terkait penyelesaian masalah krusial pembahasan RUU Pemilu. Namun PPP berpandangan, RUU ini tak perlu sampai melibatkan elite Sekretariat Gabungan Koalisi.

“PPP selalu siap sedia. Ketua Umum kami selalu siap untuk musyawarah,” ujar Lukman di DPR RI, Jakarta, Jumat 2 Maret 2012.

Lukman memandang bahwa perdebatan yang alot di tingkat Panja RUU Pemilu mengenai parliamentary threshold, alokasi kursi per dapil, metode perhitungan suara, dan sistem pemilu, cenderung bertendensi politis. Lukman setuju jika empat masalah substansial dalam pembahasan RUU Pemilu tersebut diselesaikan dengan pembahasan di tingkat para pimpinan partai dengan mengedepankan kearifan.

“Empat isu itu bisa dikompromikan, asal ada kearifan,” kata Lukman.

Namun, menurut Lukman, pembahasan di tingkat elit partai tersebut tidak perlu segera dilakukan. Lukman meyakini, masalah tersebut masih bisa diselesaikan di tingkat dialog antar pimpinan fraksi di parlemen.

“Tidak harus buru-buru ketua umum. Pimpinan fraksi bisa menyelesaikan masalah ini,” kata Lukman. “PPP mengimbau untuk dapat diselesaikan di tingkat fraksi.”

Menurut Lukman, penyelesaian masalah tersebut dapat dicapai di tingkat fraksi dengan syarat masing-masing mesti berusaha mencari titik temu, bukan semata mementingkan egonya. “Yang harus dikedepankan jiwa besar untuk mencari titik temu,” kata Lukman.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan menyatakan perbedaan pandangan antar fraksi mengenai revisi UU Pemilu, mesti segera diselesaikan. Sekretariat Gabungan Koalisi, menurut Taufik, dapat memelopori upaya lobi antar partai untuk mencari penyelesaian masalah krusial dalam pembahasan RUU Pemilu tersebut. (umi)