Gubernur Kaltim H Awang faroek Ishak menegaskan bawah pendirian Kaltim Airlines sama sekali tak menggunakan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Menurut Gubernur, tanpa bantuan APBD, Kaltim Airlines tak akan kesulitan anggaran, karena pihak swasta sudah banyak yang tertarik dengan Kaltim Airlines ini. "Pihak Kadin Kaltim bahkan sangat tertarik dengan Kaltim Airlines ini. Mereka mau saham 50 plus 1 persen sehingga menjadi saham mayoritas," sebut Gubernur dalam acara konsultasi Gubernur Kaltim dengan Unsur Pimpinan, Komisi II dan Komisi III DPRD Kaltim kemarin.
Rapat yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu membahas masalah rencana pendirian Kaltim Airlines serta jembatan kembar yang akan diabngun di sebelah Jembatan Mahakam I.
Sementara Wakil Ketua Komisi III, Darlis Pattalongi, mengatakan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), tidak ingin pendirian Kaltim Airlines menggunakan dana dari APBD. Fraksinya mendukung Kaltim Airlines dengan catatan tak menggunakan APBD.
"Kami menyambut baik gagasan gubernur dalam membuat Kaltim Airlines. Apalagi gagasan ini bertujuan untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi prinsipnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung. Namun perlu digaris bawahi, kami ingin dalam pendirian Kaltim Airlines ini tidak menggunakan APBD," katanya.
Dikatakannya, bercermin dari pengalaman yang ada, seperti Riau Airlines, pihaknya tidak ingin ancaman kerugian yang saat ini dialami oleh Riau Airlines juga dialami pada Kaltim Airlines di masa mendatang.
"Kami tidak ingin dana APBD dikorbankan untuk pendirian Kaltim Airlines ini. Tapi sekali lagi kami katakan, kami sangat setuju dengan gagasan gubernur yang muaranya tentu untuk pelayanan masyarakat," tandasnya.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaparudin, meminta Pemprov Kaltim fokus menjadi regulator dan fasilitator saja, tanpa harus turun tangan langsung sebagai operator penerbangan.
Pengalaman menunjukkan bisnis penerbangan adalah usaha yang memerlukan modal besar dan beresiko tinggi. Banyak perusahaan penerbangan yang bangkrut, seperti Sempati Air, Awair, Indonesia Air, Bouraq Airline, Adam Air dan terakhir Mandala Air.
"Fasilitasi swasta dengan kita menyediakan bandara-bandara yang layak di kabupaten/kota se-Kaltim, termasuk memperpanjang landasannya, pasti swasta akan bergairah berbisnis penerbangan di Kaltim," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim ini.
Sedangkan anggota Komisi III yang Ketua Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD), Andi Harun, meminta Pemprov untuk membuka secara transparan rencana bisnis dari Kaltim Airlines.
Andi Harun juga mengingatkan pemerintah, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan rencana pendirian Kaltim Airlines ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. "Saya mendapat informasi ada proposal-proposal yang beredar terkait pendirian Kaltim Airlines ini, namun kecenderungannya dari pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan pribadi," ujar Andi Harun.
Menggapi pernyataan para anggota Dewan, gubernur Awang Faroek Ishak mengatakan tidak akan ada lagi gagasan yang disampaikan Pemprov yang menguras APBD. Hingga saat ini pun belum terpikirkan olehnya penyertaan modal dari APBD Kaltim untuk pendirian Kaltim Airlines.
"Siapa pun pemiliknya, yang penting di Kaltim ini ada di maskapai penerbangan yang melayani penerbangan bagi masyarakat Kaltim. Baik itu oleh swasta maupun pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini jika ada pemerintah kabupaten/kota ingin memodali, kita tidak bisa mengahalagi. Dan saya pun berjanji tidak akan ada anggaran APBD yang terkuras dalam gagasan pendirian Kaltim Airlines ini," kata Awang Faroek.
Dalam rapat tersebut beberapa anggota dewan juga sempat mengungkapkan "isi hatinya" terkait aggapan kurangnya Gubernur melakukan komunikasi dengan mereka. Padahal menurut mereka, sudah jelas terdapat di undang-undang bahwa pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif, sehingga apapun itu hendaknya Gubernur selalu mengajak dewan untuk berunding atau membicarakan rencanannya. Menanggapi hal itu, Gubernur mengatakan bahwa soal komunikasi, Gubernur paham betul. Namun menurutnya ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan dan ada hal-hal yang tak perlu dibicarakan, apalagi kalau hal itu belum matang. "Kadang ada rencana yang belum matang, masih dalam bentuk wacana tetapi sudah didengar media dan kemudian diberitakan. Nah hal-hal seperti ini kan memang belum perlu dibicarakan. Jadi kalau ada seperti itu jangan terlalu cepat ditanggapi. siLahkan langsung dikomunikasikan ke saya," ujar Awang Faroek.
(Samarinda Pos Online)
